Wamenkominfo: Perlu 3P untuk pastikan penerapan AI secara etis

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengemukakan bahwa pendekatan Policy, Platform, and People atau 3P diperlukan untuk memastikan penerapan kecerdasan artifisial (AI) secara etis dan bertanggung jawab.

"Policy menekankan pentingnya memasukkan elemen keamanan, keadilan, dan inklusivitas. Platform menyoroti kebutuhan untuk menciptakan ekosistem AI yang inklusif melalui kolaborasi antar platform. Sementara People berfokus pada pemberdayaan pengembangan kapasitas masyarakat," katanya sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Jumat.

Dalam pidato kuncinya di Indonesia AI Conference 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (10/7), Nezar menyampaikan bahwa meski Indonesia belum punya regulasi khusus perihal penerapan AI, tetapi regulasi umum dan sektoral yang ada bisa menjamin kepastian hukum.

Regulasi yang dia maksud antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan amandemennya, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Surat Edaran tentang Etika AI.

Nezar juga menyampaikan bahwa pemanfaatan AI dalam komputasi awan dapat mempercepat penelitian, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan layanan pelanggan, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam analisis data.

"Teknologi cloud dengan AI, IoT, dan analitik sangat penting dan menjadi fondasi untuk strategi digital," ujar dia.

Dalam bidang kesehatan, ia mengatakan, teknologi cloud yang terintegrasi dengan AI telah merevolusi proses diagnosis, memastikan keamanan data, mempercepat penelitian, dan memperluas kemampuan telemedisin.

Di bidang keuangan, dia melanjutkan, AI dapat meningkatkan deteksi penipuan, meningkatkan manajemen risiko, dan menghadirkan personalisasi layanan yang mengarah pada akurasi dan peningkatan kepuasan pelanggan.

Nezar mengatakan bahwa percepatan transformasi digital nasional bisa dicapai dengan prinsip-prinsip transfer infrastruktur dan transfer pengetahuan.

"Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus didasarkan pada hal ini sehingga memungkinkan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam rantai pasokan AI global, tidak hanya sebagai pengguna," kata dia.

Dia mengatakan bahwa pelaksanaan Indonesia AI Conference 2024: Infinite Possibilities, One Cloud – Unveil the Future selaras dengan tujuan pemerintah untuk mempercepat transformasi digital.