Kemenperin dorong Eropa untuk berikan lisensi MRO pesawat kepada RI

Kita melakukan pendekatan ke negara-negara lain untuk masuk ke Indonesia, jadi global value chainnya di situ. Kita coba pendekatan agar negara-negara lain mau memberikan MRO atau lisensi, seperti dengan Eropa terkait Indonesia - EU Comprehensive Econ

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan pendekatan dan mendorong negara-negara yang bergerak dalam bidang maintenance, repair, and overhaul (MRO) seperti Eropa dapat memberikan lisensi kepada Indonesia agar lebih banyak pesawat yang beroperasi di Tanah Air melakukan MRO di dalam negeri.

Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional (ASDIPI) Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayah dan Akses Industri Nasional Kemenperin Syahroni Ahmad atau disapa Roni mengatakan, untuk untuk jasa industri salah satu yang dikejar dan menjadi oleh Kemenperin yakni MRO untuk pesawat.

"Kita melakukan pendekatan ke negara-negara lain untuk masuk ke Indonesia, jadi global value chainnya di situ. Kita coba pendekatan agar negara-negara lain mau memberikan MRO atau lisensi, seperti dengan Eropa terkait Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), di mana salah satu perundingannya adalah perusahaan MRO Eropa itu kita dorong untuk memberikan lisensi kepada Indonesia," kata Roni di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, katanya, pesawat yang melakukan servis di Indonesia dan Eropa itu sama dan seragam, karena berlisensi serta personel yang melakukan MRO-nya juga memiliki sertifikasi yang sama.

Melalui pemberian lisensi MRO tersebut kepada Indonesia, maka pesawat yang melakukan servis pemeliharaan di dalam negeri akan lebih banyak.

Dalam rantai nilai global atau global value chain (GVC) smilling curve, negara-negara yang berperan dalam aspek jasa (service) industri seperti MRO, kemudian research and development (R&D), purchasing, desain, distribusi, dan pemasaran memiliki nilai tambah yang lebih besar atau strategis.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) akan selesai sebelum 20 Oktober 2024 atau sebelum masa pemerintahan baru.

Perundingan IEU-CEPA bertujuan untuk membuka perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Keduanya akan diuntungkan secara ekonomi melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB) riil.

Indonesia dan Uni Eropa telah menyepakati 11 isu dari total 21 isu dalam perundingan putaran ke-18 IEU-CEPA.

Kesepakatan tersebut mencakup Customs and Trade Facilitation, Trade Reemedies, Economic Cooperation and Capacity Building, Technicial Barriers to Trade (TBT), Sanitary and Phytosanitary, Small End Medium Enterprises, Dispute Settlement, Institutional and Final Provisions (IFP), dan Transparency.

Kemudian isu lainnya meliputi Good Regulatory Practices, dan Sustainable Food System (SFS).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menegaskan kepada pihak Uni Eropa untuk menetapkan standard atau goal setting yang jelas dan sama di setiap perundingan.

Baca juga: Kemenperin: Jepang hingga China tertarik terlibat pada bisnis EV di RI
Baca juga: Kemenperin ungkap strategi tingkatkan peran RI di rantai nilai global
Baca juga: Kerja sama dengan CBI Belanda bantu industri "natural ingredients" RI