BAKTI: Tidak ada lokasi baru pembangunan BTS

Jakarta (ANTARA) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan tidak ada lokasi baru pembangunan base transceiver station (BTS), setidaknya hingga akhir 2024.

"Tidak ada lokasi baru, memang tidak ada karena memang secara kebijakan dari kami di BAKTI juga mempertimbangkan kebijakan fiskal," ujar Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha BAKTI Yulis Widyo Marfiah di Jakarta, Jumat.

Yulis mengatakan kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan Ketersediaan anggaran yang ada. Saat ini, BAKTI berfokus untuk menyelesaikan target pembangunan 5.618 BTS, di mana masih tersisa 630 BTS di daerah kahar yang ditargetkan selesai dikerjakan pada akhir 2024.

Adapun untuk kebijakan tahun depan, Yulis mengatakan hal tersebut masih tergantung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.

"Nantinya seperti apakah kebijakan dari pemerintahan baru nanti, akan ada lagi (pembangunan BTS baru) atau memang fokus di OM (operation and maintenance) dan pemanfaatan," kata Yulis.

"Tapi kalau dari BAKTI sendiri memiliki rencana tetap menyelesaikan di akhir tahun 2024 dan nanti tahun depan itu operation maintenance-nya yang kita usulkan, dan juga terkait pengembangan ekosistemnya, pemanfaatan dalam hal ini, itu lebih kita fokuskan di situ," sambung dia.

Lebih lanjut Yulis menyampaikan bahwa saat ini BAKTI tengah menghadapi tantangan terkait ketersediaan anggaran untuk tahun 2024.

Dengan alokasi anggaran yang sebagian berasal dari dana USO (Universal Service Obligation), BAKTI harus melakukan efisiensi dan memaksimalkan anggaran yang ada untuk menjalankan program-program prioritas.

Selain dana USO, BAKTI juga mengandalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non-USO yang jumlahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya, sehingga memerlukan strategi efisiensi.

"Seperti kita ketahui bersama, pemerintah saat itu lebih fokus ke IKN (Ibu Kota Nusantara) dan segala macam yang harus diselesaikan. Nah sehingga kami melakukan efisiensi," ujar dia.