KKP Bangun PPI Terbesar dan Terlengkap

Bulukumba, Sulawesi Selatan, 17 Februari 2014 (ANTARA) -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan. Di antaranya, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) KKP memberi bantuan ke Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan sebesar Rp 60 miliar. Dana yang bersumber dari APBN ini dialokasikan kepada daerah, dengan tujuan membantu mendanai kegiatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada kunjungan kerja di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (17/02).

Sharif menjelaskan, dari nilai bantuan tersebut sebesar Rp 54 Milyar digunakan untuk proyek pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahari Bulukumba. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas dermaga, pemecah ombak, reklamasi pantai serta pembangunan beberapa fasilitas darat. Dengan bantuan dana DAK KKP tersebut, nantinya PPI Bontobahari yang terletak dikelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, dinilai akan menjadi pelabuhan pendaratan ikan terbesar dan terlengkap. Selain panjang jalan dermaga yang mencapai 337 meter, PPI Bontobahari akan dilindungi dengan pemecah ombak sepanjang lebih dari 600 meter. "Dengan selesainya proyek ini, kapal penangkap ikan akan bebas berlabuh di PPI tanpa tergantung dengan cuaca," jelasnya.

Bantuan KKP, kata Sharif juga ditujukan untuk program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), bantuan Kapal Inka Mina berukuran < 30 GT, pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan, bantuan Kartu Nelayan, program pemberdayaan dan kewirausahaan masyarakat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). "Bantuan KKP tersebut dimanfaatkan juga untuk penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia kelautan perikanan, serta pengadaan mesin pembuat es air laut, sarana pemasaran bergerak roda tiga, dan sarana sistem rantai dingin," tandasnya.

Sharif mengharapkan, seluruh bantuan, fasilitas dan alokasi anggaran untuk pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bulukumba dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Tak lupa agar kegiatan dan anggaran tersebut dapat disinergikan dengan sumber pembiayaan lainnya, baik itu dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, maupun swadaya para pelaku usaha", ujarnya.

Sharif mengatakan, dalam upaya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, KKP telah merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program. Tujuan utamanya di antaranya untuk meningkatkan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan nilai tambah produk, serta meningkatkan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketertelusuran (traceability) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku ikan untuk konsumsi dan industri. "Kebijakan KKP tersebut diakselerasikan melalui strategi industrialisasi dengan pendekatan ekonomi biru," katanya.

Industrialisasi tandas Sharif, pada hakikatnya adalah peningkatan nilai tambah, sedangkan ekonomi biru melengkapinya melalui pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, nilai ekonomi sektor kelautan dan perikanan akan tergarap optimal dan di sisi lain daya dukung lingkungan dapat terjaga keberlanjutannya. Namun pembangunan masih dihadapkan pada ragam kendala dan tantangan. Di antaranya, masih adanya kemiskinan, keterbatasan akses permodalan, konflik antar pelaku usaha, keterbatasan penguasaan teknologi, degradasi lingkungan pesisir dan lautan serta terjadinya perubahan iklim. "Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut tidak untuk membuat kita patah semangat tetapi justru menjadi pemacu untuk semakin menjalin harmonisasi, sinergi, dan bekerja keras. Kita pun dituntut makin kreatif dan inovatif di tengah lingkungan dan permasalahan yang juga bergerak dinamis. Terlebih lagi tuntutan dunia internasional terhadap pengelolaan sumber daya ikan dan kelautan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan juga semakin ketat dan kencang," tambahnya.

Selain memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sharif juga meninjau langsung lokasi proyek pembangunan PPI di Kecamatan Bontobahari. Hal ini dilakukan untuk mengetahui langsung kondisi ril di lapangan. "Kunjungan kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas saya sehari-hari. Saya sangat meyakini bahwa kebijakan dan program yang baik, tidak akan mungkin tersusun dan terimplementasikan jika kita tidak sungguh-sungguh mengetahui kondisi serta aspirasi riil yang ada di lapangan. Di samping itu, melalui ajang seperti ini kita dapat saling bertemu, bertatap muka, dan bersilaturahmi. Sungguh menjadi energi dan kebahagiaan yang luar biasa saat kita bisa berkumpul, saling menyatukan hati dan upaya, untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini tanpa memperhatikan latar belakang apapun," tutupnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan