Dengan perluasan akses keuangan, juga bisa bertumpu pada pertanian sebagai sektor prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi BaliDenpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mendorong perluasan akses keuangan kepada petani dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah agar tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata.
"Dengan perluasan akses keuangan, juga bisa bertumpu pada pertanian sebagai sektor yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Bali dan UMKM sebagai penggerak perekonomian di Bali," kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Kamis.
Ia menambahkan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali tahun 2024 juga disusun untuk mendukung program pengembangan sektor ekonomi prioritas di Provinsi Bali yaitu sektor pertanian dalam arti luas melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) dan sektor UMKM melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti.
K/PSP, lanjut Kristrianti, merupakan kredit atau pembiayaan yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga pascaproduksi pada sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan dengan karakteristik terintegrasi, aman dan inklusif kolaboratif.
"Untuk implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah," ucapnya.
Baca juga: OJK: Ekonomi Bali terus membaik pacu kredit investasi tumbuh tinggi
Baca juga: OJK Bali gandeng kampus tingkatkan literasi keuangan masyarakat desa
Program K/PSP, ujar dia, juga selaras dengan pilar pengembangan sektor prioritas Ekonomi Kerthi Bali yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mencapai ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Provinsi Bali.
K/PSP melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor pertanian yang telah disalurkan selama tahun 2024 hingga bulan Maret tercatat sebesar Rp362,66 miliar.
Sementara itu, program UMKM Bali Nadi Jayanti merupakan program pendampingan dan pengembangan UMKM dengan prioritas UMKM perempuan dan disabilitas serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
"Ada delapan modul yang disiapkan, mulai dari pengemasan sampai akuntansi sederhana dan kami memang tidak memfokuskan pada UMKM yang sudah besar, " ujarnya.
Setelah dilakukan pendampingan pada UMKM, nantinya memudahkan untuk dilakukan business matching atau mempertemukan pelaku UMKM dengan pebisnis ritel.
Sebelumnya OJK Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi sektor pertanian serta pengembangan UMKM mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, belum lama ini juga telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPAKD se-Provinsi Bali.
HLM tersebut juga dalam rangka implementasi program kerja TPAKD Provinsi Bali dan TPAKD sembilan Kabupaten/Kota di Bali.
"Seluruh TPAKD se-Provinsi Bali telah melakukan tugasnya dengan baik dan perlu dukungan dari para pemimpin daerah melalui komunikasi yang efektif antar OPD serta dukungan anggaran yang memadai sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022," kata Kristrianti.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh TPAKD di Bali.
"Kolaborasi seluruh anggota TPAKD di Bali yang diorkestrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali telah berjalan dengan sangat baik sehingga perekonomian Bali saat ini tetap tumbuh dan kembali ke posisi sebelum COVID-19," kata Dewa Indra.
Baca juga: OJK Bali sebut BPR kerja sama ITSK dapat tingkatkan kualitas layanan
Baca juga: OJK catat penyaluran kredit triwulan I 2024 capai Rp106 triliun
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
