Pinrang (ANTARA) - PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang tentang jasa surety bond. Hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman antara lain Pj Bupati Pinrang Ahmadi Akil dan Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari.
Abdul Bari mengatakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas hubungan berkesinambungan dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Adapun lingkup produk yang dijamin ialah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan.
“Melalui nota kesepahaman ini, kami berharap ke depan kerja sama yang dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang akan semakin produktif,” ujar Abdul Bari, Kamis 11 Juli 2024, di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
Jamkrindo fokus mendorong peningkatan porsi penjaminan kredit nonprogram atau non penugasan pemerintah agar aspek keberlanjutan perusahaan dapat terjaga. Penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan porsi penjaminan kredit non program.
“Perusahaan menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan porsi penjaminan kredit non program, antara lain mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi dan perluasan pasar, meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI, hingga meningkatkan pengembangan kompetensi dan produktivitas SDM,” ujar Abdul Bari.
Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia, Abdul Bari mengatakan, Jamkrindo saat ini fokus membuka kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan dapat menjadi pintu pembuka bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. “Semoga penandatangan nota kesepahaman ini dapat menjadi langkah awal untuk kita melakukan sinergi yang lebih besar lagi ke depannya,” ujarnya.
Abdul Bari menuturkan Surety bond Jamkrindo memiliki berbagai keunggulan antara lain terdapat fitur scan barcode untuk pengecekan validitas dan keabsahan blangko jaminan. “Dengan begitu pemilik proyek dapat melakukan pengecekan secara langsung, ” ujarnya.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024