Sejumlah 18 tema prioritas tersebut merupakan bagian dari 41 IGT pertanahan & ruang yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN.
“Sampai akhir bulan Juli lalu, 18 IGT telah sampai di tahap integrasi artinya telah mencapai target. Tetapi secara kualitatif, masing-masing tema IGT tersebut masih belum sempurna,” kata AHY dalam One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu, Menteri AHY menetapkan target agar 18 IGT prioritas tersebut rampung disempurnakan di akhir tahun 2024.
Selama pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, AHY mengatakan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Kementerian ATR/BPN.
Tantangan pertama, belum adanya standarisasi data untuk IGT pertanahan yang sesuai dengan ketentuan Kebijakan Satu Peta.
Dalam hal itu, ia menilai solusinya yakni dengan merancang regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan IGT sehingga bisa memenuhi standar.
Tantangan kedua, penyusunan database pertanahan & ruang yang masih berproses.
Sebagai langkah penyelesaiannya, Kementerian ATR/BPN melakukan akselerasi validasi dan digitalisasi data pertanahan, terutama di tingkat daerah yang akan menjadi kunci sukses implementasi Sertifikat Elektronik.
“Alhamdulillah, dalam 4 bulan terakhir ini, kami berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan atau kantah yang mampu menjalankan layanan elektronik, sebanyak 25 kali lipat,” ujar AHY.
Tantangan ketiga, data yang tersedia belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan.
Dalam hal tersebut, solusinya yakni menerapkan koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) guna akselerasi pertukaran data.
“Kami terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Badan Informasi Geospasial, dan Bappenas untuk bisa berbagi serta mengakselerasi pertukaran data One Map Policy ini,” jelasnya.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Geoportal Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan dengan baik oleh kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Pemanfaatan itu di antaranya untuk perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang, percepatan penegasan batas administrasi provinsi dan K/L termasuk perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan.
"Kebijakan ini telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 pemerintahan berbagai di 38 provinsi. Berbagai data dan informasi dilakukan dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan secara luas telah dimanfaatkan oleh berbagai K/L,” jelasnya.
Ia memaparkan, hingga Juni 2024 Kebijakan Satu Peta telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare.
Baca juga: Menteri ATR: Kebijakan Satu Peta penting bagi pemanfaatan lahan
Baca juga: One Map Policy atasi tumpang tindih lahan hingga 57 juta hektar
Baca juga: Pemerintah siapkan dokumen keberlanjutan One Map Policy 2024
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
