Hasil pemilihan parlemen Prancis membuat negara itu menghadapi parlemen gantung, di mana tidak ada partai yang memegang mayoritas.
Front Populer Baru (NFP), sebuah aliansi luas terdiri dari partai kiri keras France Unbowed, dengan gabungan partai Sosialis, Hijau, dan Komunis, keluar sebagai pemenang dalam putaran kedua, meraih 182 kursi di Majelis Nasional.
Koalisi tengah yang didukung Presiden Emmanuel Macron berada di urutan kedua dengan 161 kursi, sementara sayap kanan National Rally (RN), yang dipimpin di parlemen oleh Marine Le Pen, memenangkan 142 kursi.
"Saya khawatir bahwa kita belum berada di akhir kekacauan dalam kehidupan politik Prancis. Semua mata sekarang tertuju pada tahun 2027 dan pemilihan presiden sehingga National Rally dapat berkuasa dan benar-benar mengubah arah negara kita," kata Mariani dalam wawancara dengan kantor berita Sputnik.
Mariani, yang merupakan salah satu penampil teratas daftar partai RN, mengatakan hasil pemilu memicu rasa ketidakadilan yang kuat di kalangan publik.
Dia berpendapat bahwa kerja sama yang bersifat tidak wajar antara pemimpin France Unbowed Jean-Luc Melenchon dan partai Renaissance liberal Macron dilihat sebagai pengkhianatan terhadap tuntutan publik untuk perubahan kebijakan radikal.
Saat negosiasi koalisi sedang berlangsung, hasil yang mungkin tampak adalah pemerintah "terdiri dari tokoh-tokoh dengan ideologi dan strategi yang bertentangan, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial dan hilangnya kredibilitas politik," prediksi Mariani.
Meskipun tidak memiliki mayoritas mutlak, para pemimpin aliansi NFP menyerukan kepada Macron untuk memilih seorang perdana menteri dari jajaran mereka. Macron menolak pengunduran diri Perdana Menteri Gabriel Attal, dan memintanya untuk tetap memimpin demi menjaga "stabilitas."
Ketika ditanya tentang prospek "koalisi besar" ala Jerman antara kelompok-kelompok politik utama, yang akan menggalang mayoritas Majelis di belakang kepemimpinan saat ini, Mariani menyarankan bahwa Emmanuel Macron kemungkinan akan mencoba membangunnya seperti gerakan koalisi tengah luas sebelumnya yang menggabungkan sayap kiri dan kanan moderat.
Aliansi ini mungkin terdiri dari kaum sentris Macron, sayap kanan-tengah dari Partai Republik, dan sebagian dari NFP.
"Pemerintah ini, yang bisa digambarkan sebagai ultratengah, hanya akan melanggengkan kebijakan yang telah dilakukan selama tujuh tahun dan yang mempercepat penurunan negara kita: hutang yang sangat besar, gelombang migrasi, kerja sama lintas Atlantik," tegasnya.
Pemerintah minoritas akan membutuhkan dukungan diam-diam dari partai-partai politik lain, kemungkinan besar dari sayap kiri, kata Mariani.
Susunan seperti itu atau pemerintahan teknokratis kemungkinan tidak akan berkelanjutan, membuat masyarakat terasing, dan menyebabkan keruntuhan politik.
"Para teknokrat sudah berada di pemerintahan. Emmanuel Macron hampir tidak memberi ruang bagi para menterinya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki kedalaman politik dan menghilang dari kehidupan publik secepat mereka masuk," kata Mariani.
"Saya akan lebih mengatakan bahwa para teknokrat akan terus melanjutkan kebijakan mereka tanpa mengkhawatirkan penolakan yang semakin besar oleh warga Prancis terhadap pilihan mereka. Cepat atau lambat, ketulian di tingkat atas kekuasaan ini akan menyebabkan keruntuhan politik masyarakat Prancis," tambah Mariani.
Awal pekan ini, lembaga pemikir Harris Interactive menerbitkan jajak pendapat yang mengemukakan bahwa Marine Le Pen, pemimpin faksi National Rally yang berhaluan kanan di parlemen, berpotensi akan menduduki puncak putaran pertama pemilihan presiden 2027 dengan sekitar 31 persen suara.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Aliansi sayap kiri Prancis mencari calon perdana menteri terbaik
Baca juga: Lebreton: Macron bakal mundur jika pemerintahan koalisi baru gagal
Baca juga: Kebijakan LN Prancis tidak berubah kendati Koalisi Kiri menang pemilu
Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
