Pj Gubernur Sulsel dorong kampus tingkatkan statistik pendidikan

Diharapkan sektor pendidikan mampu meningkatkan statistik pendidikan agar lulusan S1 dan S2 Indonesia bisa mengajar di berbagai negara lainnya, minimal di Asia Tenggara

Makassar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, mendorong perguruan tinggi meningkatkan statistik pendidikan agar semakin bersaing ke depan.

"Diharapkan sektor pendidikan mampu meningkatkan statistik pendidikan agar lulusan S1 dan S2 Indonesia bisa mengajar di berbagai negara lainnya, minimal di Asia Tenggara," katanya dalam keterangannya di Makassar, Kamis.

Baca juga: Panja DPR dorong alumni bantu tingkatkan kualitas pendidikan tinggi

Dirinya memberikan apresiasi atas peresmian gedung baru Universitas Terbuka Makassar, yang tentu saja semakin memperkaya pilihan pendidikan masyarakat di daerah itu.

Apalagi, kata dia, lulusan S1, S2 dan S3 masih kurang dan dengan dibukanya jenjang S2 secara masif tanpa kelas oleh kampus tersebut, maka diharapkan semakin meningkatkan statistik pendidikan di Sulawesi Selatan.

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini menjelaskan, sistem pendidikan sekarang yang sudah sangat terbuka menguntungkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebab tolak ukur di dalam indeks pembangunan manusia minimal ada tiga, yakni kesehatan, pendapatan masyarakat dan tentunya pendidikan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy, menyampaikan, keberadaan Universitas Terbuka sudah lebih 40 tahun, dan sudah saatnya dilakukan revitalisasi.

Baca juga: Kemendikbudristek: Perlu penguatan kualitas guru dan dosen vokasi

“Dan penting dilakukan branding agar tidak dilihat sebagai tempat kursus. Mungkin bisa diubah menjadi Universitas Terbuka Negeri atau Universitas Terbuka Indonesia, supaya diyakini ini adalah kampus negeri,” ujarnya saat meresmikan kampus itu di Makassar, Rabu (10/7/2024).

Rektor Universitas Terbuka Makassar, Prof Ojat Darojat, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, berdasarkan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat kita yang tinggal di daerah tertinggal, perguruan tinggi tatap muka hanya memungkinkan jika mereka datang ke ibu provinsi.

Menurut dia, sistem pendidikan dinilai sangat sulit bagi saudara yang harus membangun kekuatan ekonomi mereka. Misalnya seorang petambak yang harus menangkap ikan sambil kuliah ataupun mereka yang bertani sambil kuliah.