Gerindra setuju rencana KPU Bali pilkada tanpa baliho

“Kalau urusan lingkungan kami sangat setuju ya, bukan hanya karena aturan KPU tapi siapa pun kalau urusan lingkungan bersih saya setuju,”

Denpasar (ANTARA) - Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau dikenal De Gadjah mengaku setuju dengan rencana KPU Bali agar Pilkada Serentak 2024 di Pulau Dewata tanpa penggunaan baliho.

“Kalau urusan lingkungan kami sangat setuju ya, bukan hanya karena aturan KPU tapi siapa pun kalau urusan lingkungan bersih saya setuju,” kata dia di Denpasar, Kamis.

Diketahui KPU Bali pada pemilihan kepala daerah tahun ini hendak mengumpulkan tim kampanye untuk membuat kesepakatan kampanye tanpa baliho, dimana jika kesepakatan itu setujui seluruh peserta maka akan direalisasikan beserta sanksi-sanksinya ketika melanggar.

Partai Gerindra menyambut baik rencana ini dan merasa tidak sulit untuk mengarahkan konstituen hingga di tingkat terbawah, asalkan seluruh partai politik memiliki komitmen yang sama.

“Kalau sudah sepakat semuanya, partai politik semua peduli lingkungan, Gerindra gampang satu komando, kalau tidak pasang baliho ya semua tidak pasang, yang penting semua partai kompak pokoknya saya setuju kalau demi kebaikan lingkungan,” ujarnya.

De Gadjah mengatakan tak mempermasalahkan jika harus dilakukan peralihan metode kampanye seperti yang disarankan KPU Bali yaitu dengan memanfaatkan media sosial.

Ia sendiri bahkan sebelum menjadi politisi sudah aktif dengan media sosial dan mengikuti perkembangannya, belakangan bersama Partai Gerindra juga De Gadjah kerap membuat konten video pendek kekinian dengan konsep-konsep humor.

Meski penggunaan media sosialnya hanya untuk hiburan, ini dinilai juga sebagai modal untuk dekat dengan masyarakat.

Ketika disinggung soal upaya menggerakkan pendukung agar mengikuti jejak peduli lingkungan, De Gadjah mengatakan itu tidak sulit.

Lebih jauh, menurutnya untuk peduli terhadap lingkungan dan darurat akan sampah dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi ruang-ruang hijau dan sampah di luar baliho, atau pun apabila mempermasalahkan baliho dapat menindak tegas juga yang bukan baliho politik.

“Jadi untuk Partai Gerindra tinggal instruksi dari pusat kami sistem partainya komando jadi PAC dengarkan omongan DPC, DPC dengarkan DPD, dan DPD dengarkan DPP, kalau untuk kebaikan Bali apa sih yang tidak,” katanya.