Beirut (ANTARA News) - Perdana Menteri baru Lebanon Tammam Salam, Sabtu (15/2), memperlihatkan keyakinannya bahwa kabinetnya, yang baru dibentuk, mampu memenuhi tenggat undang-undang dasar, demikian laporan media setempat.
Setelah pembentukan pemerintah baru pada Sabtu pagi, Salam mengatakan "kabinet baru mesti bisa menyelenggarakan pemilihan umum tepat pada waktunya dan menyetujui peraturan pemilihan anggota parlemen baru", kata jejaring Nahatnet.
Perdana Menteri tersebut menyatakan sidang kabinet akan diselenggarakan pada 18 Februari.
Menurut undang-undang dasar, pemilihan presiden mesti diselenggarakan dua bulan sebelum berakhirnya mandat presiden yang memerintah dan berakhir pada 25 Mei. Oleh karena itu, pemilihan umum diperkirakan diselenggarakan antara 25 Maret dan 25 Mei.
Salam juga mendesak semua kekuatan politik agar bekerja sama guna menanggulangai masalah yang dihadapi Lebanon, terutama ketidakstabilan politik, demikian laporan Xinhua.
Ia berharap mereka akan "mendukung militer dalam misinya memelihara kedamaian dan menjaga Lebanon dari konflik regional, serta memerangi aksi teror dan mengatasi keprihatianan mengenai pengungsi Suriah".
Kabinet 25-menteri diumumkan di Lebanon pada Sabtu pagi, 10 bulan setelah pengangkatan Salam, yang mengakhiri kebuntuan yang telah mengancam bisa menjerumuskan negeri itu ke dalam kekacauan.
Itu adalah pemerintah persatuan dan rumus terbaik untuk memungkinkan Lebanon mengatasi tantangan, kata Salam, yang ditugaskan membentuk pemerintah pada April 2013 --setelah pengunduran diri pendahulunya, Najib Miqati.
Pemerintah baru akan termasuk kelompok Hizbullah --yang berpengaruh-- dan sekutunya dan blok Sunni yang dipimpin mantan perdana menteri Saad Al-Hariri.
Kedua blok itu sangat berbeda mengenai sejumlah masalah termasuk perang di Suriah, tempat Hizbullah mendukung pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan blok Saad Al-Hariri mendukung oposisi.
(C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
