Roy Suryo akan mediasi selesaikan konflik Keraton Surakarta

Presiden sebagai pembina sekaligus penanggungjawab pengelolaan keraton, sesuai dengan Keppres No 23/1988, telah memiliki rencana guna menyelesaikan konflik tersebut,"

Solo (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mendapat mandat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk turun langsung dalam proses rekonsiliasi, dalam rangka menyeleswaikan konflik dua kubu Keraton Kasunanan Surakarta.

"Presiden sebagai pembina sekaligus penanggungjawab pengelolaan keraton, sesuai dengan Keppres No 23/1988, telah memiliki rencana guna menyelesaikan konflik tersebut," kata Roy Suryo kepada wartawan di Loji Gandrung rumah dinas Wali Kota Surakarta, Sabtu.

Presiden juga akan bertemu dengan pihak keraton pada tanggal 22 Februari mendatang. Pertemuan yang masih dirahasiakan tempatnya itu, memiliki tujuan utama menyelesaikan segala persoalan di tubuh keraton.

Termasuk mendamaikan kerabat sentana keraton yang selama ini terbelah. "Nantinya presiden akan bertemu dengan Sinuhun Pakoe Boewono (PB) XIII. Wakil-wakil dari pihak yang selama ini bertikai juga diundang. Pastinya bakal ada kesepakatan bersama," katanya.

Ia mengatakan agenda pertemuan 22 Februari itu bukan sebagai sesuatu yang mendadak. Melainkan telah melalui proses panjang. Untuk diketahui, dalam beberapa waktu belakangan, Menteri mengatakan dirinya secara intens melakukan pendekatan kepada pihak keluarga keraton. Sabtu kemarin juga telah dilakukan dua kali pertemuan yang membahas upaya perdamaian.

Dikatakan, Sabtu pagi, pertemuan di Loji Gandrung dihadiri Roy Suryo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo. Kemudian siangnya, dilanjutkan pertemuan dengan kerabat keraton.

Selain Roy Suryo dan Wali Kota Surakarta, dalam pertemuan tertutup itu tampak Panembahan Agung Tedjowulan, GPH Madukusumo, KGPH Dipokusumo, dan KGPH Benowo.

"Prinsipnya, upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah yakni kembali ke hasil kesepakatan yang dulu pernah dilakukan. Kami tak akan melebar karena bersifat mengawal. Tak ingin merusak apa yang sudah jadi kesepakatan dulu," paparnya.

Kesepakatan yang dimaksud Roy yakni nota kesepakatan bersama Dwi Tunggal PB XIII dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan yang ditandatangani di Jakarta, 2012 lalu.

Dalam penandatanganan itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Dan juga hadir Wali Kota Surakarta waktu itu dijabat oleh Joko Widodo serta Gubernur Jatengsaat itu Bibit Waluyo.

Roy Suryo mengakui jika dalam pertemuan yang digelar pekan depan, tak menutup kemungkinan bakal terjadi riak-riak kecil. Terutama di kelompok yang berbeda pandangan. Menurutnya, itu cukup wajar terjadi, mengingat konflik yang terjadi sekitar delapan tahun tersebut sudah melibatkan tak sedikit orang.(*)