Komisi VI: PMN saat ini dari dividen BUMN, dulu dari utang negara

Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil deviden dari BUMN

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengapresiasi kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir karena di masa kepemimpinannya, penyertaan modal negara (PMN) saat ini dari dividen, berbanding terbalik di era sebelumnya yang berasal dari utang negara.

"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji di Jakarta, Rabu malam.

Wakil Ketua Komisi VI itu menyampaikan hal tersebut saat menggelar rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu malam.

Sarmuji mengatakan rapat kali ini akan mengambil keputusan terkait penyertaan modal negara (PMN) di tahun 2025.

"Kita sudah rapat dan debat cukup panjang serta mendalami masalah-masalah yang di BUMN, tiba saatnya kita akan ambil keputusan pada malam ini," ujar Sarmuji.

Suasana rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir dengan agenda pengambilan keputusan terkait penyertaan modal negara (PMN) di tahun 2025 di Jakarta, Rabu malam (10/7/2024). ANTARA/Harianto

Sebelum mengambil keputusan, Sarmuji mengatakan terdapat hal yang positif dalam kinerja BUMN untuk beberapa tahun terakhir.

Sarmuji mengatakan PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

"Ada satu hal menggembirakan yang bisa kita petik dalam pengajuan PMN, terutama dalam lima tahun terakhir," ucap Sarmuji.

Ia menyampaikan total dividen mulai tahun 2020 sampai 2024 sebanyak Rp279,8 triliun, sedangkan sebaran PMN tunai pada 2020 sampai 2024 sebesar Rp217,9 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir diwawancara di sela menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam. ANTARA/Harianto

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang ditemui sebelum memasuki ruang rapat Komisi VI DPR RI, mengatakan bahwa PMN untuk memastikan agar ke depan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ada kebingungan.

"PMN itu 90 persen penugasan. Nah ini ya kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.

Erick didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan jajarannya menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI. Erick dan rombongan tiba sekitar pukul 19.16 WIB.

Erick mengatakan bahwa sebanyak 90 persen pengajuan PMN untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah memperkuat modal serta restrukturisasi.

Baca juga: Menteri BUMN raker Komisi VI DPR minta PMN Rp44,24 triliun di 2025
Baca juga: Resmikan kolaborasi PT Pos-TikTok, Erick ungkap potensi ekonomi digital RI
Baca juga: Erick Thohir: Jangan jadikan RI pasar saja, kita sudah ekonomi besar