Pemprov Gorontalo siapkan kontainer pendingin jenazah korban longsor

Kontainer itu disiapkan untuk mengantisipasi jumlah jenazah yang sulit teridentifikasi sehingga belum dikebumikan

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyiapkan kontainer pendingin untuk menyimpan jenazah korban longsor di kawasan tambang rakyat Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang Otoluwa di Gorontalo, Rabu, mengatakan kontainer itu disiapkan untuk mengantisipasi jumlah jenazah yang sulit teridentifikasi sehingga belum dikebumikan.

"Kalau misalnya jumlah jenazah melebihi kapasitas, kami sudah menyiapkan seperti kontainer pendingin, itu yang akan digunakan sementara untuk menjaga jenazah tidak menimbulkan bau di sekitarnya," kata Anang.

Kontainer pendingin diperlukan di tengah keterbatasan pendingin jenazah di rumah sakit Gorontalo.

Jumlah pendingin jenazah hanya tersedia dua unit, sementara dua jenazah yang hingga saat ini kondisinya belum teridentifikasi.

Anang mengatakan informasi yang diterima pihaknya, hingga Rabu (10/7) jumlah jenazah yang sudah dievakuasi sebanyak 23 orang.

Sementara itu proses evakuasi di hari yang sama harus dihentikan karena curah hujan yang cukup tinggi.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Provinsi Gorontalo Heriyanto mengatakan evakuasi korban longsor Tulabolo pada hari keempat memang terkendala cuaca.

Proses pencarian korban di lokasi longsor masih dihentikan sementara. Operasional helikopter milik Polri juga belum bisa difungsikan untuk mengevakuasi korban atau mengirimkan bantuan logistik.

Sebanyak 137 personel gabungan telah disiapkan untuk menggantikan personel sebelumnya yang telah melakukan pencarian di hari pertama dan kedua.

Satu unit alat berat di titik bor 13 juga terpaksa dihentikan sementara.

Terkait dengan waktu evakuasi para korban selamat dan meninggal dunia, Heriyanto mengatakan akan berlangsung selama tujuh hari sejak hari kejadian pada Sabtu (13/7).

Waktu tersebut bisa diperpanjang jika pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat.