Wamenkeu: enam investor berminat bangun kilang Bontang

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada enam investor yang berminat untuk terlibat dalam pembangunan proyek kilang minyak Greenfield di Bontang, Kalimantan Timur.

"Yang sudah konsultasi itu empat dari Jepang, satu itu BP (British Petroleum) dan satu lagi saya lupa apa negaranya," katanya di Jakarta, Jumat.

Bambang menjelaskan pemerintah akan membuat pertemuan yang lebih spesifik dengan enam investor tersebut, sebelum nantinya dilakukan lelang internasional untuk mencari investor tetap proyek kilang seluas 500 hektare itu.

"Kita akan mengundang yang benar-benar interest, sekarang kita minta mereka untuk menyampaikan rancangan proposal teknis yang lebih detail," ujarnya.

Pemerintah, lanjut dia, juga telah memberikan kepastian tanah, pembeli (off taker), dan insentif pajak untuk investor, sebagai upaya melancarkan investasi kilang minyak berkapasitas kurang lebih 300 ribu barel per hari ini.

"Paling tidak, investor tidak usah pusing dengan ketidakpastian, dan tanah itu bisa dengan sewa, jadi tidak usah beli, artinya bisa mengurangi beban mereka," kata Bambang.

Sebelumnya, pemerintah melakukan konsultasi pasar di Singapura yang dihadiri oleh perwakilan lebih dari 30 perusahaan minyak dan gas terkemuka serta industri regional Asia Pasifik, Timur Tengah dan lainnya untuk mencari investor kilang.

Dalam acara tersebut ikut hadir pejabat tinggi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM serta Pertamina, sebagai Perusahaan Minyak Nasional Indonesia, yang memberikan paparan teknis mengenai proyek tersebut.

Secara keseluruhan, tujuan pembangunan proyek kilang minyak senilai Rp90 triliun itu adalah untuk mencapai target pemerintah dalam mencapai kemandirian pasar domestik pada 2022.

Saat ini Indonesia mengimpor 30 persen dari kebutuhan produk olahan (penyulingan) dan volume impor diperkirakan akan terus bertambah apabila tidak dilakukan penambahan kapasitas kilang minyak domestik.

Proyek yang ditawarkan pada pasar merupakan skema dari Kerjasama Pemerintah dan Swasta di mana investor asing dan domestik dapat membangun serta mengoperasikan proyek tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Pembagian tugas dan tanggung jawab dari berbagai pemangku kepentingan dan pemerintah yang terlibat dalam proyek itu akan diselesaikan pada beberapa bulan ke depan, begitu pula dari pihak-pihak lain yang berkepentingan.