Hal itu disampaikan Sultan setelah melantik Dewan Direksi dan Komisaris Utama periode 2024-2028 PT Taru Martani di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.
"Tadi sudah saya sampaikan, biar bagaimanapun memperbaiki manajemen dan menumbuhkembangkan unit usahanya harus berjalan. Harapan saya kejadian-kejadian tertentu seperti kemarin (kasus korupsi) tidak terulang," ujar Sultan.
Baca juga: Kejati DIY geledah kantor PT Taru Martani terkait dugaan korupsi
Sultan juga mengingatkan dewan komisaris badan usaha milik daerah (BUMD) itu mampu melakukan pengawasan secara maksimal.
"Komisarisnya juga punya tanggung jawab untuk pengawasan," kata dia.
Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau "good corporate governance (GCG)", kata Sultan, merupakan investasi terbaik yang harus diterapkan di perusahaan itu.
Baca juga: Presiden Slovakia kunjungi Taru Martani
Dia menekankan agar GCG bukan sekadar menjadi jargon, tetapi perlu diimplementasikan sebagai tindakan terstruktur, sistematis, dan nyata disertai transparansi dan akuntabilitas.
"Saya yakin, dengan kepemimpinan manajerial yang baru seluruh jajaran PT Taru Martani semua akan menjawab ya dengan penuh keyakinan," kata Sri Sultan.
Baca juga: BPOM AS dorong langkah larang rokok mentol dan cerutu beraroma
Direktur Utama PT Taru Martani terlantik Widayat Joko Priyanto mengatakan akan segera menyusun rencana jangka panjang bisnis atau peta jalan perusahaan selama lima tahun ke depan.
Joko menilai kasus korupsi yang pernah mencoreng posisi direktur utama di perusahaan itu menjadi pelajaran untuk perbaikan masa depan.
"Target akan kita rumuskan. Setiap tahun selama 5 tahun ke depan akan kita buat rumusan pencapaian dari aspek bisnis dan finansial. Seperti apa agendanya akan segera kita fokuskan dan tentu secara umum selama 5 tahun itu harus berkembang," kata Joko.
Baca juga: Wagub Jatim sebut cerutu Jember kualitas internasional
Sebelumnya, pada Mei 2024 Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menetapkan Direktur Utama PT Taru Martani Nur Achmad Affandi (NAA) sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di BUMD itu dengan kerugian negara mencapai Rp18,7 miliar.
Kasus korupsi itu berkaitan dengan investasi trading emas derivatif PT Taru Martani pada PT. Midtou Aryacom Futures (MAF) yang tidak sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.
Investasi trading diduga dilakukan Dirut PT Taru Martani sejak Oktober 2022 tanpa persetujuan Komisaris dan RUPS, serta tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
Baca juga: Hasil studi ungkap Lebanon pembelanja cerutu terbesar di dunia
Baca juga: TTN: Resesi ekonomi global tidak pengaruhi ekspor cerutu di Jember
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
