Jakarta (ANTARA News) - Pengadaan 32 panser Vehicule I`Avant Blinde (VAB) oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lebanon, telah dilakukan sesuai prosedur berlaku meski tidak melalui tender. Penunjukan langsung dari pemerintah RI kepada Renault Truck Perancis, sebagai produsen VAB, sudah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Instansi Pemerintah, kata Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Sabtu. Ia menjelaskan, dalam pengadaan barang/jasa ada lima cara yang dapat ditempuh yakni pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola. "Setiap cara memiliki aturan masing-masing yang sesuai ketentuan hukum berlaku. Jadi, jika pemerintah menempuh langkah penunjukan langsung dalam pengadaan VAB, tidak salah, karena sudah ada aturan yang memayunginya," tutur Sjafrie. Penunjukan langsung itu, tambah dia, disebabkan kepentingan yang mendesak yakni kendaraan itu sangat diperlukan dalam waktu cepat untuk OPP TNI di Lebanon di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "PBB meminta paling lambat pada 30 Oktober sebagian dari VAB TNI dari Perancis itu sudah tiba di Lebanon. Jadi, tidak mungkin jika pengadaannya dilakukan melalui mekanisme tender karena perlu waktu panjang," ujar Sjafrie. Tentang mengapa dipilih Perancis, ia menjelaskan, semata untuk mempermudah perawatan dan pemeliharaan, terutama dalam pengadaan suku cadang VAB 4x4 dimaksud. Indonesia, pada 1997 telah membeli kendaraan tempur (ranpur) VAB 4x4 sebanyak 18 unit dari Giat Industries bekerja sama dengan Renault Truck Perancis melalui mekanisme Kredit Ekspor (KE) Tahun Anggaran (TA) 1996/1997. Namun, saat itu dengan harga lebih dari 700.000 Ero itu, VAB yang dibeli belum dilengkapi dengan alat komunikasi, senjata dan Integrated Logistic Support (ILS). "Sedangkan, VAB yang kini dibeli dari perusahaan yang sama dengan harga relatif lebih kurang 700.000 Ero dan masih bisa dinegosiasikan, telah dilengkapi dengan senjata, ILS dan alat komunikasi," papar Sjafrie. Selain itu, VAB yang dibeli Indonesia tersebut merupakan kendaraan tempur yang sudah kerap dipakai PBB dalam melaksanakan operasi perdamaiannya. "Jadi, selain untuk memudahkan perawatan dan pemeliharaan selama digunakan di Lebanon, anggaran APBN-P 2006 yang dikeluarkan untuk pengadaan 32 VAB itu, dapat diganti oleh PBB karena ranpur yang dikirim sesuai dengan Force Requirment yang ditetapkan PBB dalam operasi penjaga perdamaian di Lebanon," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
