Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa, Mendagri menyebut Pemkot Medan sesuai data Kemendagri per Senin (8/7) telah merealisasikan Rp32,87 miliar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari total Rp82,16 miliar yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Dengan demikian, anggaran yang belum terealisasi mencapai Rp49,30 miliar. "Ada yang besar lagi ini (utang pemerintah kepada KPU setempat) Rp49 miliar, ini Kota Medan, Pak Bobby (Wali Kota Medan)," kata Tito.
Kendati demikian, dia optimistis dengan sisa utang yang dapat dipenuhi seiring waktu, karena Medan adalah kota besar yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.
"Tapi saya yakin uangnya banyak, ini karena PAD-nya besar, jadi enteng lah," ujarnya.
Sementara itu, dari sisi pengawasan pemilu, Pemkot Medan baru mencairkan Rp10,18 miliar dari total Rp25,45 miliar yang disepakati dalam NPHD bersama Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) yang merupakan satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Artinya, masih ada sekitar Rp15,27 miliar yang belum terealisasi.
"Panwaslih ini kita lihat yang besar-besar ya, hampir semuanya. Saya kira tidak ada yang terlalu besar, semuanya bisa dipenuhi," kata Tito.
Selanjutnya, pada sisi pengamanan pilkada, Pemkot Medan masih belum mencairkan anggaran untuk Polri Rp15,11 miliar dan TNI Rp3,70 miliar.
Adapun total yang harus dicairkan Pemkot Medan sejumlah Rp83 miliar dana Pilkada 2024 yang tersebar buat KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri setempat.
"Polri juga banyak yang 0, tapi lebih banyak TNI-nya. Artinya kepala daerah ketakutan pada TNI daripada Polri," katanya sembari tertawa.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
