Semua kabupaten/kota di Kalsel mendapatkan penghargaan KLA, sehingga Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh peringkat Provinsi Layak Anak (Provila) 2023 yang juga menjadi satu-satunya di Pulau KalimantanBanjarmasin (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi satu-satunya provinsi layak anak di Kalimantan sesuai dengan hasil evaluasi kabupaten/kota layak anak sampai dengan 2023.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan Sri Mawarni menjelaskan, Kalsel sudah menjadi provinsi layak anak, dan berdasarkan evaluasi kabupaten/kota layak anak (KLA) sampai dengan 2023, sebanyak 13 kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut semuanya memperoleh peringkat dan penghargaan KLA.
Baca juga: Humaniora kemarin, kekerasan di KLA dan penjudi online lintas profesi
"Semua kabupaten/kota di Kalsel mendapatkan penghargaan KLA, sehingga Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh peringkat Provinsi Layak Anak (Provila) 2023 yang juga menjadi satu-satunya di Pulau Kalimantan," katanya di Banjarbaru, Senin.
Dia mengatakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini kembali melaksanakan rapat koordinasi Tim Evaluasi Administrasi dan Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2024.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Tim Verifikasi Administrasi KLA, Tim Gugus Tugas KLA dan perwakilan lima klaster di Aula Kantor Bappeda Banjarbaru.
Mawar berharap, dengan adanya pertemuan ini, bisa saling berkomunikasi dan saling memberikan informasi dalam menyiapkan hal-hal yang diperlukan secara maksimal oleh kabupaten/kota di Provinsi Kalsel yang nantinya mendapat kesempatan untuk mengikuti seluruh tahapan evaluasi KLA di 2024.
Baca juga: DPRD Kota Bogor dorong Pemkot sosialisasikan Perda KLA
Sementara itu, Ketua Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Selatan Aridi Noor mengatakan rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatukan persepsi dan menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KLA.
"Pemerintah Provinsi Kalsel melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya," ujar Aridi Noor yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, ucap Aridi, pihaknya juga mengintegrasikan aksi daerah kabupaten/kota layak anak dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan guna pemenuhan hak anak dalam mewujudkan semua kabupaten/kota di Kalsel sebagai layak anak.
"Peran Bappeda dalam program kabupaten/kota layak anak sebagai evaluasi karena merupakan dokumen rencana yang perlu terintegrasi secara langsung dalam rencana pembangunan daerah,” tutur Aridi Noor.
Baca juga: Kak Seto: Penetapan status KLA harus dilihat dari berbagai aspek
Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
