Menkes dukung kebijakan BKKBN jaga penduduk tumbuh seimbang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendukung sepenuhnya kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjaga penduduk tumbuh seimbang dengan mempertahankan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) di angka 2,1.

“Kita mendukung sekali, setiap kita ada pertemuan G20, banyak kepala negara yang sekarang menaruh perhatian, karena penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun, sehingga negaranya tidak bisa tumbuh. Produk Domestik Bruto atau PDB-nya enggak bisa tumbuh di atas empat persen per tahun," ujar Menkes Budi dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Menkes menyampaikan hal tersebut pada pertemuan tingkat tinggi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II di DI Yogyakarta, Sabtu (6/7), bersama Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) L. Rizka Andalusia.

Ia mengingatkan, apabila Indonesia mau mengejar PDB tinggi dan menjadi negara maju, maka TFR harus terus dipertahankan 2,1 dengan terus menjaga jumlah penduduk usia produktif.

"Kalau kita masih mau mengejar supaya jadi negara maju dan pertumbuhan PDB-nya cukup tinggi, nah jumlah usia produktif tinggi. Itu perhitungan BKKBN di mana TFR-nya minimal 2,1, kalau turun di bawah itu tetapi kita belum menjadi negara maju, akan lebih sulit untuk mencapai ke sana,” katanya.

Menkes juga menyebutkan, pertemuan tingkat tinggi komite triwulanan tersebut adalah upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antarkementerian, lembaga dan pihak terkait.

“Di Undang-Undang Kesehatan ada Komite Kebijakan Sektor Kesehatan, di mana kita diminta untuk bisa lebih mengintegrasikan rencana, kebijakan, monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang dibuat,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, pertemuan tersebut adalah yang ketiga untuk mencari bentuk, menjalin komunikasi, dan saling mengenal satu sama lain antarkementerian dan lembaga di bidang kesehatan.

“Saya merasa sudah tiga kali integrasinya berjalan, jadi, saya harapkan ke depan semua permasalahan di sektor kesehatan kita bisa diskusikan bareng-bareng, enggak sendiri-sendiri, sehingga bisa saling sinergi,” paparnya.

Pada acara tersebut juga ditandatangani kesepakatan bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPOM, dan BKKBN tentang Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan.

“Bisa ketahuan di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa diintegrasikan. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, beliau (BKKBN) juga ada data ibu anak, itu bisa diintegrasikan, sehingga teman-teman daerah enggak usah memasukkan data dua kali, sehingga data bisa lebih bagus kualitasnya karena dilengkapi dari BKKBN,” tuturnya.