"Tidak ada partai yang meraih "mayoritas absolut" 289 kursi di Majelis Nasional Prancis yang beranggotakan 577 orang itu..."
Paris (ANTARA) - Aliansi partai sayap kiri, New Popular Front (NFP), memenangi putaran kedua pemilihan umum legislatif Prancis dan diperkirakan akan memperoleh antara 175 hingga 205 kursi di Majelis Nasional, demikian menurut sejumlah proyeksi yang dipublikasikan oleh firma riset Elabe.
Koalisi Presiden Prancis Emmanuel Macron berada di urutan kedua dengan kemungkinan memperoleh 150 hingga 175 kursi, sementara partai sayap kanan ekstrem dan aliansinya hanya akan memperoleh 115 hingga 150 kursi, ungkap Elabe dalam proyeksinya.
Tidak ada partai yang meraih "mayoritas absolut" 289 kursi di Majelis Nasional Prancis yang beranggotakan 577 orang itu.
Saat berbicara setelah publikasi beberapa proyeksi yang mengonfirmasi kemenangan NFP, pemimpin sayap kiri Prancis Jean-Luc Melanchon "menghormati" upaya dan mobilisasi rakyat Prancis yang telah memilih NFP.
"Rakyat kita jelas menghindari solusi terburuk bagi mereka," katanya, merujuk pada partai sayap kanan ekstrem, National Rally (RN).
"Kami mencapai hasil yang dikatakan mustahil," ujar Melanchon, ketua partai sayap kiri La France Insoumise.
Menurut Melanchon, hasil pemilu ini merupakan "kelegaan besar" bagi sebagian besar rakyat Prancis.
"Keinginan rakyat harus sangat dihormati ... Kekalahan Presiden Republik dan koalisinya jelas terkonfirmasi," katanya kepada para pendukungnya.
Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal pada Minggu (7/7) malam waktu setempat mengumumkan akan mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin (8/7), menyusul kekalahan koalisi sentris Macron dalam pemilu.
"Perdana menteri harus mengundurkan diri. Presiden harus menyerukan New Popular Front untuk memerintah," tuturnya.
Mantan presiden Prancis Francois Hollande, seorang anggota Partai Sosialis (PS) Prancis dan kandidat New Popular Front (NFP), juga terpilih sebagai deputi setelah putaran kedua.
"Saya menganggap bahwa tugas saya, terlepas dari posisi yang saya duduki, adalah melakukan segalanya untuk mencegah kelompok kanan ekstrem berkuasa, tetapi juga untuk membuka jalan bagi harapan," paparnya dalam sebuah pertemuan.
Mantan presiden Prancis itu menyebutkan bahwa New Popular Front (NFP) memiliki tanggung jawab untuk "memenuhi perannya" di Majelis Nasional di masa mendatang.
Menyusul kekalahan National Rally, presidennya, Jordan Bardella, berterima kasih kepada para pendukung RN.
"Sayangnya, aliansi yang tidak terhormat malam ini mencabut kebijakan pemulihan Prancis. Malam ini, kesepakatan elektoral melemparkan Prancis ke dalam pelukan kelompok sayap kiri ekstrem Jean-Luc Melenchon," katanya.
"National Rally mewujudkan satu-satunya alternasi (pergantian) yang lebih dari sebelumnya dan akan berdiri berdampingan dengan rakyat Prancis. Kami tidak menginginkan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri, tetapi untuk mengembalikannya kepada rakyat Prancis," ucap pemimpin sayap kanan ekstrem berusia 28 tahun itu.
Meski National Rally gagal menjadi partai yang mendominasi Majelis Nasional, partai tersebut tetap memperoleh kursi lebih banyak dibandingkan pada majelis sebelumnya.
"Malam ini, kelompok politik yang saya wakili pada kampanye ini telah memperoleh kursi tiga kali lebih banyak dari perkiraan dalam beberapa pekan terakhir, namun tidak meraih suara mayoritas," ujar Perdana Menteri Gabriel Attal dalam pidatonya yang disiarkan televisi.
"Sesuai dengan tradisi republik dan sesuai dengan prinsip saya, saya akan mengajukan pengunduran diri saya besok pagi kepada Presiden Republik," paparnya.
Mengatakan bahwa rakyat Prancis mungkin merasakan suatu bentuk "ketidakpastian" mengenai masa depan menyusul hasil pemilu legislatif, Attal menekankan bahwa dirinya "jelas" akan mengambil perannya sebagai perdana menteri selama diperlukan, mengingat Prancis akan menggelar Olimpiade tiga pekan lagi.
Meski Attal akan mengajukan pengunduran dirinya kepada Macron pada Senin, Macron tidak harus langsung menerimanya.
Hasil (pemilu) sementara resmi diperkirakan akan dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Prancis pada Minggu malam atau Senin pagi waktu setempat.
Pewarta: Xinhua
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024