Pemerintah Filipina dan Gerilyawan MILF Gagal Capai Kesepakatan

Manila (ANTARA News) - Pemerintah Filipina dan gerilyawan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) gagal menerobos jalan buntu guna mencapai kesepakatan menyangkut kekuasaan ekonomi atas tanah dalam perundingan perdaamian di Malaysia, kata kedua pihak, Jumat. Ketua perunding pemerintah Silvestre Afable dan rekannya dari MILF, Mohagher Iqbal, gagal menyelesaikan "perbedaan-perbedaan" mengenai klaim bidang "kekuasaan keturunan leluhur", kata jurubicara MILF Eid Kabalu kepada AFP. Bidang kekuasaan keturunan leluhur mengacu pada tanah tradisional penduduk Islam di pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina selatan yang sumber-sumber alamnya ingin menjadi bagian mereka. Para perunding sudah sepakat mengenai bagaimana membagi hasil itu, tetapi hambatan utama adalah jumlah desa dan kota yang diklaim oleh keturunan leluhur, kata Kabalu. MILF mengklaim lebih dari 1.000 desa dan kota sementara pemerintah hanya mempertimbangkan sekitar 600. Kabalu mengatakan kontak-kontak akan dilanjutkan dan kedua pihak mungkin akan melakukan survai bersama untuk mencari satu kompromi. "Kami belum memiliki tanggal tapi segala sesuatu masih mungkin. Ini tidak berarti perundingan berakhir," katanya. Jurubicara kepresidenan Ignacio Bunye mengatakan ia menerima laporan dsri Afable, mengenai kemacetan dalam prrundingan. Ia mengatakan ada "perbedaaan pendapat menyangkut masalah wilayah" tapi sependapat bahwa itu bukan kemacetan penuh dalam proses perdamaian itu.MILF yang beranggotakan 11.150 orang melancarkan aksi perlawanan untuk mendirikan sebuah negara Islam di Mindanao sejak tahun 1970, saat kelompok itu memisahkan diri dari Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang lebih besar. MNLF menandatangani sebuah perjanjian perdamaian dengan Manila tahu 1998, yang melepaskan ideologi separatis mereka bagi sebuah pemerintah sendiri. Presiden Gloria Macapagal Arroyo menandatangani gencatan senjata dengan MNLF tahun 2001 dan kemudian terlibat perundingan dengan MILF yang bertujuan menandatangani satu perjanjian akhir tahun ini.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006