Menkokesra sebut laju pertumbuhan penduduk sudah "lampu merah"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi sudah mengkhawatirkan dan diibaratkan sebagai lampu merah.

"Perlu segera menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran," kata Agung Laksono usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014 di Balai Sidang Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, pencapaian indikator program kependudukan dan KB tidak banyak berubah selama sepuluh tahun terakhir.

Bila kondisi stagnasi ini terus terjadi, dikhawatirkan jumlah penduduk Indonesia akan bertambah melebihi dari yang sudah diproyeksikan.

Agung menjelaskan, berdasarkan buku tentang Proyeksi Kependudukan Indonesia tahun 2010-2035 diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dari 237,6 juta jiwa sebagaimana dilaporkan sensus penduduk tahun 2010 menjadi 271,1 juta jiwa pada tahun 2020 dan 305,6 juta pada 2035.

Indonesia diperkirakan menempati peringkat kelima di dunia. Pertama adalah China, India, Amerika Serikat dan Nigeria.

Karena itu, melalui Rakernas Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014 dia mengharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk dapat bekerja lebih baik dan lebih fokus guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

"Gunankan rakernas ini sebagai bagian dari siklus perencanaan manajemen program dan peletak dasar arah kebijakan dan kegiatan tahun ini serta masa yang akan datang," katanya.

Hasil perencanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tersebut, tambah dia, akan sangat strategis untuk disinergikan dengan proses perencanaan pembangunan wilayah dan sektoral secara keseluruhan.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal menambahkan BKKBN perlu mendapatkan dukungan lintas sektor untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang saat ini mencapai 1,49 persen per tahun.

"BKKBN memerlukan kerja sama dan kolaborasi dengan para stakeholder dan mitra kerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran di atas. Sejumlah lembaga pemerintah, LSM, swasta, dan organisasi profesi selama ini telah menjadi stakeholder dan mitra kerja BKKBN dalam melaksanakan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga," katanya.