Berikut rangkuman berita hukum ANTARA dalam sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:
1. DKPP RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Hasyim Asy'ari
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila.
"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7).
Baca selengkapnya di sini.
2. TNI tunggu penyelidikan polisi terkait tewasnya wartawan Tribrata TV
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyebut TNI menunggu penyelidikan polisi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus tewasnya wartawan Tribrata TV di Sumatera Utara bulan lalu (27/6).
“Kami serahkan kepada yang menyelidiki saat ini. Kami menunggu semuanya. Jadi, proses ini berjalan kami menunggu lembaga yang bekerja. Kita tunggu saja mudah-mudahan semua bisa jelas dalam waktu dekat,” kata Nugraha menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (3/7).
Baca selengkapnya di sini.
3. Kuasa hukum Pegi tegaskan Polda Jabar salah tangkap
Tim kuasa hukum Pegi Setiawan menegaskan kliennya diduga menjadi korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat (Jabar) dalam pembacaan gugatan sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insank Nasaruddin menilai bahwa Polda Jabar tidak memiliki cukup bukti yang kuat untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka.
Baca selengkapnya di sini.
4. Menko Polhukam pastikan pemerintah perkuat sistem pengamanan PDN
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan memperkuat dan meningkatkan kemampuan pengamanan di Pusat Data Nasional (PDN).
Peningkatan keamanan itu dilakukan agar PDN menjadi pusat data yang kuat dan tidak bisa diretas seperti yang dialami Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Baca selengkapnya di sini.
5. SYL minta dibebaskan dari tuntutan pidana penjara 12 tahun
Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta Majelis Hakim untuk membebaskan dirinya dari tuntutan pidana penjara 12 tahun dalam pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.
Pasalnya, kata dia, tidak terdapat alat bukti sah menurut peraturan perundang-undangan maupun fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan SYL dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) pada rentang waktu 2020-2023.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
