"Jangan tampung hasil perkebunan sawit yang melakukan pelanggaran, membangun di atas lahan konservasi," katanya di sela International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) 2014 di Bali, Rabu.
Menurut dia, penghentian penggunaan hasil sawit dari perusahaan yang membangun perkebunan di lahan konservasi merupakan aksi tepat yang bisa memberikan efek jera bagi para pelanggar ketentuan penggunaan lahan hutan.
Ia mengatakan, pemerintah belum mengetahui pasti jumlah perusahaan yang beroperasi di lahan yang seharusnya untuk konservasi.
"Perkebunan sawit nakal saat ini tidak diketahui pasti jumlahnya, sebab perkebunan itu dibangun secara sporadis dan sembunyi-sembunyi. Yang paling baru diketahui itu di Taman Nasional Teso Nilo, Riau, lalu ada juga di sebagian Kalimantan," kata dia.
Presiden Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk Daud Dharsono juga menyebut melakukan pembelian hasil sawit dari perkebunan nakal sama dengan menjadi penadah.
Menurut dia, penghentian pembelian hasil sawit dari perkebunan yang beroperasi di lahan konservasi perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan fungsi perkebunan kepala sawit sebagai pilar ekonomi yang tidak merusak alam.
"Imbauan Pak Menteri Kehutanan itu wajar sekali. Karena pada dasarnya kelapa sawit ini ramah lingkungan dan menghasilkan bio massa yang besar, yang dapat dimanfaatkan dengan baik," katanya.
ICOPE 2014 berlangsung 12-14 Februari 2014 di Bali dan diikuti oleh sekitar 400 peserta yang terdiri atas pakar, pengambil kebijakan, pelaku usaha perkebunan, perbankan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dari Eropa, Amerika Selatan, Afrika dan Asia.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
