Berkolaborasi menangani stunting di ujung negeri Natuna-Kepri

Natuna (ANTARA) - Sejak 2023 hingga saat ini, ruang rapat lantai dua Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau, selalu ramai dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bidang serta beberapa elemen lainnya. Kedatangan mereka bukan tanpa dasar, melainkan untuk menghadiri rapat terkait kasus gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting di daerah itu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menganggap stunting merupakan masalah serius dan efektif bila diselesaikan secara bersama. Oleh karena itu, rapat masif dilakukan guna bertukar pikiran dalam menentukan langkah atau menemukan formula menyelesaikan permasalahan.

Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Natuna pada Februari 2024, dari 4.203 anak berumur dua tahun yang ditimbang, terdapat 12,35 persen atau 519 anak mengalami gagal tumbuh, mulai dari berat badan yang kurang, pendek, dan beberapa hal lainnya.

Jika mengacu pada target capaian penurunan stunting nasional, yakni 14 persen, Pemkab Natuna telah berhasil mencapai target tersebut, bahkan sudah berada di bawahnya. Meskipun demikian, pemimpin daerah di Natuna tidak mau melihat anak-anak di daerahnya mengalami stunting. Dari hasil rapat yang masif dilakukan, lahirlah beberapa program yang dianggap efektif untuk mengatasi stunting.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, misalnya, untuk mengatasi stunting dengan merancang aturan untuk mempermudah intervensi. Uniknya, intervensi tidak dilakukan pada anak secara langsung, namun, menyasar calon pengantin yang merupakan calon orang tua.

Regulasi itu sudah disahkan menjadi Peraturan Bupati Natuna Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin. Aturan itu dibuat untuk mempermudah intansi pengampu, kemudian mengerahkan sarana dan prasarana dalam menciptakan calon pengantin yang mengerti tentang kiat keluarga ideal, mulai dari kesehatan fisik hingga mental.

Dari peraturan bupati itu muncullah Sistem Informasi Pasangan Berkualitas (Sipantas) yang bisa diakses di halaman web Sipantas Natuna. di dalam web itu terdapat berbagai kiat menjadi keluarga ideal, yang dibuat untuk mencegah munculnya generasi gagal tumbuh di masa yang akan datang.

Sebagai instansi pengampu, DP3AP2KB mencatat bahwa intervensi stunting wajib dimulai dari hulu atau sejak dini, agar setelah anak lahir pemerintah tinggal memberikan sentuhan-sentuhan untuk mempertahankannya dan meningkatkan anak menjadi generasi unggul.

Tidak berhenti di situ, DP3AP2KB juga menggelar beberapa pelatihan khusus untuk kader-kader pengentasan stunting serta kaum perempuan. Langkah ini mejadi penting dilakukan sebab perempuan lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Sementara untuk mengatasi generasi yang telah mengalami stunting, Dinas Kesehatan Pemkab Natuna memulai dengan memberikan makanan tambahan sehat berbahan pangan lokal kepada anak penderita dan memberikan edukasi kepada ibu-ibu mereka. Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) juga mendapatkan sentuhan yang sama, mulai dari makanan serta edukasi.

Anggaran untuk program berasal dari Kementerian Kesehatan dan di jalankan oleh 14 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Sosialisasi kepada para pelajar terkait hidup sehat dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Natuna serta pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri juga massif dilakukan.

Tidak hanya di lingkungan OPD, hal itu juga dilakukan di pemerintahan desa, dengan membuat program yang bertujuan mencegah terjadinya stunting. Untuk di pemerintahan desa, Pemkab Natuna memberikan bimbingan teknis terkait stunting.

Perangkat di pemerintahan desa, baik kepala desa, staf, badan permusyawaratan desa (BPD), hingga Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) di setiap desa diberikan pelatihan penanganan stunting dan pemahaman mengenai regulasi-regulasi tentang penanganan stunting.

Pelatihan itu dianggap perlu, sebab desa dan elemennya lebih mengerti wilayah dan karakter masyarakat yang mereka pimpin. Selain itu, desa juga memiliki pagu anggaran sendiri, sehingga lebih memudahkan mereka untuk mengintervensi stunting.

Agar tidak tumpang tindih kegiatan, Pemkab Natuna merancang Sistem Perencanaan Terpadu Cegah Stunting (Sipenting), yang bisa diakses melalui website Sipenting Natuna oleh seluruh warga.

Dengan adanya aplikasi ini, setiap desa, kelurahan, serta OPD bisa melihat program yang belum dan sudah dilakukan agar kegiatan yang sama tidak dilakukan secara berulang.

Telur Omega3

Tidak mau ketinggalan dalam berbuat baik, Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad (Lanud RSA) Natuna juga berupaya untuk mengentaskan stunting.

Lanud RSA Natuna mengadakan bazar pangan murah yang merupakan Program Pasar Minggu Ria. Pada program itu, Lanud RSA Natuna menjual kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, dengan rentang harga Rp.2000 hingga Rp.4000.

Program yang sudah berjalan sejak 2023 hingga saat ini, digelar pada hari Minggu di pekan pertama dan ketiga di lingkungan Markas Lanud RSA Natuna.

Pimpinan Lanud RSA Natuna berpendapat dengan menyediakan bahan pangan murah akan memudahkan kaum ibu mencari bahan pokok untuk mencukupi kebutuhan gizi anaknya.

Barang-barang yang dijual pada bazar tersebut berupa sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, telur omega3, tepung, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, sayuran, buah-buahan, bahkan produk kerajinan, makanan, minuman, serta pakaian.

Yang tidak kalah menariknya adalah Lanud juga menjual telur omega3, bahan pangan yang memiliki banyak manfaat.

Telur ini sengaja didatangkan dari daerah luar oleh Lanud RSA Natuna guna membantu kaum ibu mecukupi kebutuhan gizi anak mereka.

Ahli gizi dari Puskesmas Ranai Juliana menjelaskan telur ayam omega3 dihasilkan oleh ayam petelur yang diberi makanan khusus yang mengandung lebih banyak omega3.

Karena itu telur omega3 tersebut menjadi andalan ibu-ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak mereka.

Apa yang dilakukan oleh Pemkab Natuna dengan didukung oleh berbagai instansi, termasuk dari kalangan TNI, telah membuktikan bahwa program-program baik dari pemerintah lebih mudah diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.