Pelestarian hutan butuh kerjasama lintas sektor

Jakarta (ANTARA News) - Perusahaan penyuplai kertas dan pulp APP menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pelestarian hutan membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah hingga sektor bisnis.

"Keberhasilan jangka panjang dari pengelolaan hutan memerlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan," kata Managing Director Sustainability and Stakeholder Engagement Asia Pulp and Paper (APP) Aida Greenbury dalam siaran pers, Selasa.

Pernyataan tersebut terkait dengan peluncuran laporan kemajuan satu tahun pelaksanaan kebijakan konservasi hutan (Forest Conservation Policy/FCP) dengan mengajak LSM, pemerintah dan sektor bisnis bekerjasama mengatasi isu deforestasi.

Pada tanggal 5 Februari 2013, APP jugz telah mengumumkan penghentian pembukaan hutan alam secara permanen di seluruh rantai pasokannya melalui peluncuran kebijakan FCP.

FCP yang meliputi area konsesi seluas 2,6 juta hektar, merupakan terobosan penting dalam usaha melindungi hutan alam.

Dengan hampir selesainya penilaian HCV dan HCS di lapangan, APP telah mulai mengolah hasil temuan yang ada ke dalam Rencana Pengelolaan Hutan Lestari yang Terintegrasi (Integrated Sustainable Forest Management Plans) yang akan mengatur tata cara pengelolaan dan pemeliharaan daerah konsesi kedepannya.

"Kami menyusun rencana pengelolaan ini untuk memastikan kelangsungan dari 2,6 juta hektar lahan yang merupakan tanggung jawab para pemasok kami. Namun, apabila wilayah hutan Indonesia lainnya tidak dikelola secara bertanggung jawab, lanskap hutan Indonesia akan terus beresiko terdegradasi." katanya.

Untuk itu, tambah dia, upaya mewujudkan hal tersebut perlu dukungan semua pihak dan tidak bisa hanya satu perusahaan saja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif organisasi nirlaba The Forest Trust, Scott Poynton mengatakan kebijakan konservasi hutan akan membawa perubahan yang nyata di lapangan.

"Penilaian hutan dengan HCV dan HCS sedang dalam tahap penyelesaian, sejumlah permasalahan konflik sosial telah diselesaikan dan ada transparansi yang nyata dalam bentuk pelaporan kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan FCP di lapangan," katanya.
(W004)