PDSK masih proses pertemuan. Kemarin sudah dua kali pertemuan yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan TimurJakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) kepada masyarakat dan tokoh adat di IKN terus dilakukan.
"PDSK masih proses pertemuan. Kemarin sudah dua kali pertemuan yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur. Mungkin masih proses negosiasi," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat.
Menurut Danis, sejauh ini belum ada hasil secara tertulis dari pertemuan-pertemuan tersebut.
"Negosiasi sedang berlangsung. Ada tim terpadu namanya. Negosiasinya waktu yang terakhir dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur," katanya.
Danis mengatakan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh adat dan masyarakat.
Baca juga: Kementerian PUPR: Tol IKN dapat dimanfaatkan untuk perayaan HUT RI
Baca juga: Kementerian PUPR: Air bersih terdistribusi di IKN pada 15 Juli 2024
"Masyarakat dan tokoh adat menghadiri. Hadir sudah dua kali, sosialisasi awal dan sosialisasi yang kedua," katanya.
Dia menyampaikan bahwa sosialisasi dan negosiasi PDSK tersebut dilakukan di lokasi proyek pembangunan IKN, salah satunya di lokasi proyek Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A dan 6B.
Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengawal sosialisasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang masih terkendala pembebasan lahan.
Bagi masyarakat yang berada di sejumlah lokasi tanah IKN yang perlu mendapatkan PDSK termasuk bisa dikatakan uang ganti rugi, kerohiman dan lain sebagainya ada prosesnya.
Kementerian ATR/BPN turut mengawal proses itu ada yang namanya appraisal yang dikelola dengan baik, ada mekanismenya, ada tim terpadu juga yang di bawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur termasuk juga yang ada di bawah Otorita IKN sendiri.
Kementerian ATR/BPN mengungkapkan bahwa terdapat dua hal yang menjadi prioritas di antara 2.086 hektare tersebut, pertama ada (lahan) Ruas Tol IKN seksi 6A dan 6B dan satu lagi untuk pengendalian banjir Sepaku.
Baca juga: Menteri PUPR bahas pembangunan Rusun ASN IKN skema KPBU dengan Menkeu
Baca juga: Menteri PUPR akan lelang operasional dan pemeliharaan Tol Akses IKN
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
