Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan.Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Zuhairi Misrawi diangkat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bersifat nonaktif.
"Zuhairi Misrawi menjadi salah satu yang namanya dilantik sebagai pengurus pusat partai menggantikan almarhum Prof. Hamka Haq. Namun, karena sedang menjalankan tugas sebagai Dubes RI di Tunisia, Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan nonaktif," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hasto menjelaskan bahwa penambahan struktur jabatan sebagai bentuk keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.
Di dalam rapat tadi, kata dia, Mega mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan. Hal itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan.
Akan tetapi, struktur tersebut juga perlu untuk mempersiapkan pilkada serentak karena yang ingin pihaknya bangun adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa.
Menurut Hasto, pentingnya demokrasi ini juga memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, dan kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan Indonesia.
Politikus asal Yogyakarta itu juga tidak ingin pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.
"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," ujarnya.
Baca juga: Megawati lantik Ganjar dan Ahok jadi pengurus DPP PDI Perjuangan
Baca juga: Megawati angkat Andi Widjajanto sebagai Kepala Badan di PDIP
Hasto menyampaikan bahwa PDI Perjuangan membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui Sekolah Partai.
Dalam struktur DPP PDI Perjuangan ini, kata dia, terdapat nama baru, antara lain, Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Kominfo.
Kemampuan Adian beri penjelasan-penjelasan kepada publik, lanjut Hasto, dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, dan berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi partai.
Selain Adian, nama Ronny Talapessy menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum. Hasto menilai adanya suatu kecenderungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism. Hal itu harus dijawab bahwa hukum itu mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat.
"Hukum bukan mencerminkan elite kekuasaan, melainkan mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan," tambahnya.
Hasto juga menilai Ketua Umum Megawati mempertimbangkan Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga.
"Di luar itu ada kepala-kepala badan, Pak Andi Widjajanto karena kapasitasnya menjadi kepala badan riset dan analisis kebijakan, kemudian ada Letnan Jenderal TNI Purn. Ganip kepala baguna agar berpolitik itu juga ada gerak kemanusiaan ketika rakyat menjadi korban dari bencana alam itu," tutur dia.
Hasto menganggap penyempurnaan struktur DPP bersifat strategis sebagai upaya beradaptasi dengan berbagai tantangan-tantangan dan melakukan pelembagaan.
"Itu keterangan yang dapat kami sampaikan dan inilah PDI Perjuangan sebagai partai rakyat, partai yang menghadapi tantangan-tantangan sebagai energi untuk terus bergerak menatap masa depan dengan menggalang rakyat itu," pungkas Hasto.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
