"Dari 2015 hingga 2024, sebanyak 6.497 pemerintahan gampong di Aceh telah menerima total Rp44,2 triliun dana desa," kata Bustami Hamzah, di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan Bustami dalam rapat koordinasi (Rakor) penguatan pemerintah gampong seluruh Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh.
Bustami bersyukur Aceh menerima alokasi dana desa terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Tengah. Apalagi kemampuan fiskal Aceh saat ini menurun karena berkurangnya dana otonomi khusus (Otsus) Aceh.
"Otsus berkurang, maka dana desa menjadi anugerah yang sangat kami syukuri, dan harus dikelola serta didayagunakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Dirinya menegaskan, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah para keuchik juga dituntut merencanakan, mendayagunakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa agar menghasilkan berbagai capaian sesuai ketentuan berlaku.
Karena itu, sudah sepantasnya para kepala desa mendapatkan perhatian khusus berupa penguatan dan pembinaan dalam penyelenggaraan dari pemerintahan di atasnya.
Kata dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan regulasi yang jelas serta kepastian hukum untuk menjamin kenyamanan kepala desa dalam bekerja melayani masyarakat.
Untuk itu, kepada para Bupati/Walikota se Aceh diminta untuk meningkatkan perhatian dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong.
"Tingkatkan perhatian dengan mengunjungi, dampingi, dan berikan motivasi kepada para aparatur gampong," demikian Bustami Hamzah.
Baca juga: Aceh Tengah terpilih jadi salah satu nominasi Kota Wakaf di Indonesia
Baca juga: Penjabat Gubernur tegaskan Aceh terbuka untuk semua sektor investasi
Baca juga: Pemkab Nagan Raya gelar sosialisasi penggunaan dana desa
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
