Saat ini pelaku usaha hanya memerlukan interaksi yang sederhana dan terintegrasi dengan pemerintahJakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Oza Olavia menyampaikan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) diarahkan untuk menyederhanakan interaksi antara pelaku usaha dan pemerintah.
INSW menghadirkan satu wajah layanan pemerintah kepada pelaku usaha.
“Saat ini pelaku usaha hanya memerlukan interaksi yang sederhana dan terintegrasi dengan pemerintah,” kata Oza dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW pertama tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta.
Oza memaparkan dalam konteks ekspor, impor dan logistik, sebelumnya berbagai kendala tata kelola yang dihadapi Indonesia mencakup masih adanya proses manual, adanya silo, serta terjadinya repetisi dan duplikasi proses dan data.
Berkat adanya Sistem INSW, terjadi transformasi digital ekspor, impor dan logistik.
Baca juga: LNSW sebut waktu bongkar muat ekspor dan impor barang terus membaik
Baca juga: LNSW tekankan efisiensi pemeriksaan keamanan komoditas ekspor
Pelaku usaha cukup menyampaikan satu kali pengajuan melalui Sistem INSW, lalu Sistem INSW yang mendistribusikan data tersebut ke sistem yang ada di kementerian/lembaga (K/L) terkait.
“Ini mengubah pola kerja manual menjadi berbasis digital untuk setiap layanan pemerintah sejak sebelum kedatangan (pre arrival), saat kedatangan (pre cargo clearance), proses cargo clearance, sampai dengan post cargo clearance,” ujarnya.
Berbicara lebih lanjut terkait capaian INSW, Kepala LNSW tersebut juga memaparkan banyaknya kegiatan yang telah dilakukan.
Dalam rangka mendukung skema perdagangan bebas (FTA), saat ini rata-rata jumlah pengiriman surat keterangan asal (SKA) elektronik mencapai 2,7 juta dokumen untuk e-SKA impor dan 1,7 juta dokumen e-SKA ekspor.
Ia menilai hal ini berkat dukungan Sistem INSW yang mampu mempercepat proses pengiriman dokumen SKA yang semula membutuhkan 19 hari untuk dokumen manual, kini dapat dilakukan dalam 7,4 menit.
Hasil survei Prospera tahun 2023 menunjukkan integrasi layanan perizinan yang dilakukan INSW telah berhasil mencapai efisiensi waktu sebesar 56,4 persen dan efisiensi biaya sebesar 97,8 persen.
Untuk integrasi layanan karantina dan kepabeanan, efisiensi waktunya 73,4 persen dan efisiensi biaya 46,1 persen. Untuk sistem di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sudah tersedia 8 modul dan nilai transaksi Pemberitahuan Jasa KEK (PJKEK) mencapai Rp36,34 triliun.
Integrasi layanan pengangkut, menghasilkan efisiensi waktu sebesar 71,4 persen dan efisiensi biaya 15,8 persen.
Untuk Surat Pengeluaran Petikemas (SP2) Online, efisiensi waktu yang dihasilkan 47 persen dan efisiensi biaya 32,4 persen. Selanjutnya rata-rata capaian dwelling time nasional pada kuartal pertama tahun 2024 adalah 2,87 hari.
Adapun Rapat Koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari 18 K/L yang menjadi anggota dari Dewan Pengarah INSW.
Selain itu, Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW pertama tahun 2024 membahas sejumlah isu strategis, di antaranya terkait Indonesia Single Risk Management (ISRM), Kanal Komunikasi Terintegrasi, penyusunan Business Continuity Plan (BCP) untuk keberlangsungan layanan INSW, posisi INSW atas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Baca juga: Menkeu: Transformasi digital logistik berdampak baik pada ekonomi RI
Baca juga: LNSW optimistis Ekosistem Logistik Nasional B2B dongkrak skor logistik
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
