Saya berharap sarana dan fasilitas yang ada di IT Kabil terpelihara dengan baikJakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta badan usaha penugasan menjaga sarana dan fasilitas dengan baik.
"Saya berharap sarana dan fasilitas yang ada di IT Kabil terpelihara dengan baik," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat melakukan pemantauan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Integrated Terminal (IT) Kabil, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/7/2024), sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.
Selain itu, Erika juga mencermati cakupan harian atau coverage days BBM terutama pada jenis BBM tertentu (JBT) Minyak Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite.
"Melihat kondisi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil, kami imbau kepada PT Pertamina Patra Niaga agar memastikan distribusi berjalan dengan baik. Selain itu, juga terus menyempurnakan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada serta mengupayakan percepatan perbaikan tangki-tangki yang saat ini tidak aktif. Juga kaitannya dengan cakupan harian BBM untuk tetap diperhatikan agar penyaluran BBM terus berjalan lancar," ujarnya.
Lebih lanjut, Erika memuji adanya program fuel card yang diinisiasi Pemerintah Kota Batam bersama dengan badan usaha penugasan Pertamina Patra Niaga.
Baca juga: Pastikan penyaluran lancar, BPH Migas monitoring jargas di Pasuruan
Baca juga: BPH Migas lakukan pengawasan distribusi BBM subsidi di Manggarai Barat
Fuel card antara lain bertujuan untuk pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan implementasi cashless dalam transaksi pembelian BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam.
"Kami apresiasi program fuel card khususnya di Batam yang telah berjalan dengan baik, yang bertujuan mengatur konsumsi terhadap solar subsidi lebih tepat sasaran," ungkapnya.
Sejak pemberlakuan program kartu BBM atau fuel card pada 2022, Pemerintah Kota Batam bersama PT Pertamina Patra Niaga Area Kepulauan Riau berhasil menjaga konsumsi minyak solar subsidi.
Program itu juga telah dimutakhirkan, yang pada awalnya menggunakan kartu uang elektronik menjadi kartu debit disertai dengan identitas lengkap pemilik kartu, sekaligus sebagai pelengkap data di akun Subsidi Tepat MyPertamina.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menerangkan implementasi kartu BBM menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan badan usaha.
"Implementasi fuel card yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah apabila nantinya diterapkan lebih luas di skala nasional. Diperlukan kerja sama yang lebih matang lagi," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyampaikan pasokan dan distribusi BBM di area Batam berjalan dengan lancar.
Hal itu didukung dengan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang dimiliki IT Kabil tetap terus menjaga penyediaan serta penyaluran BBM di wilayah Kepulauan Riau.
"Kami berharap IT Kabil yang memegang peranan penting di Batam, selalu menjaga dengan baik mulai aspek pemeliharaan fasilitas, keselamatan, hingga lingkungan," ujarnya.
Dalam kegiatan kunjungan tersebut, turut hadir Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Wahyudi Anas, serta Direktur Gas Bumi BPH Migas Soerjaningsih, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Fredy Anwar, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Kepulauan Riau Bagus Handoko, Sales Area Manager Retail Medan Gusti Anggara Permana, Sales Area Manager Retail Sibolga Toni Pradana, Manager Integrated Terminal Kabil Rudy Widiyanto.
Baca juga: BPH Migas: Kerja sama pengawasan BBM beri manfaat bagi peningkatan PAD
Baca juga: BPH Migas ajak pemda perkuat pengawasan BBM subsidi dan kompensasi
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
