Kita harus berpikiran terbuka tentu ini membutuhkan regulasi karena bentuk badan usaha 'family office' itu belum ada, ini harus level undang-undangDenpasar (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Bali menilai kehadiran family office atau badan swasta yang mengelola dana konglomerat asing dapat mengakselerasi capaian investasi jangka panjang di Indonesia.
“Banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan dari gagasan itu,” kata Ketua Umum Hipmi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat.
Menurut dia, orang kaya dari luar negeri dapat mengarahkan dananya ke dalam sejumlah instrumen investasi baik di Bali yang rencananya menjadi pusat badan swasta itu maupun sejumlah daerah di tanah air.
Dia mengungkapkan meski tanpa pajak namun aliran dana asing dari konglomerat melalui manajemen investasi di family office itu akan beredar di Bali yang berdampak terhadap geliat ekonomi daerah.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga berpotensi meraup pendapatan secara tidak langsung yakni uang yang mengendap di tanah air dapat ditanamkan pada instrumen obligasi atau surat berharga Indonesia baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing.
Baca juga: Pengusaha muda di Bali nilai pariwisata butuh keringanan pajak
Baca juga: Hipmi Bali tanggapi soal sanksi denda 5 persen jika telat bayar THR
Selain itu, lanjut pengusaha makan minum dan periklanan asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng tersebut, dana investor dapat diarahkan untuk industri prioritas pemerintah.
“Dari investasi itu mereka mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan itu baru kemudian kena pajak,” imbuhnya.
Pengusaha muda itu mengharapkan aparat penegak hukum dapat berpartisipasi untuk memastikan keamanan sumber dana untuk menghindari praktik kejahatan misalnya pencucian uang.
Ia pun menantikan adanya regulasi untuk mengatur konsep baru investasi yang memberi ruang kepada orang kaya dunia membawa uangnya di Indonesia.
“Kita harus berpikiran terbuka tentu ini membutuhkan regulasi karena bentuk badan usaha 'family office' itu belum ada, ini harus level undang-undang,” ujarnya.
Gagasan "family office" pertama kali dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) Ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.
“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut di sela World Water Forum di Denpasar, Sabtu (18/5).
Hingga saat ini, kata Luhut, sejumlah konglomerat asing sudah berminat untuk mendaftar family office di Bali.
Adapun negara dan wilayah administrasi khusus menjadi tolok ukur karena sudah lebih dulu menerapkannya di antaranya Uni Emirat Arab yakni di Dubai, Hong Kong dan Singapura.
Sementara itu, berdasarkan data realisasi investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada triwulan pertama 2024 sebesar Rp401,5 triliun.
Capaian itu menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 22,1 persen jika dibandingkan dengan triwulan sama pada 2023 dan menyerap sebanyak 547.419 tenaga kerja Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 ditargetkan berada pada kisaran 5,2 persen dengan capaian investasi ditargetkan sebesar Rp1.650 triliun.
Baca juga: Gubernur Bali nilai family office hidupkan geliat ekonomi
Baca juga: Menko Marves ungkap konglomerat asing daftar family office di Bali
Baca juga: Pengamat: Produk keuangan variatif tarik investasi "family office"
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
