"Kalau saya, sorry, karena saya pernah presiden, kalau untuk sekolah kalau tidak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Tidak boleh? Boleh," ujar Megawati di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat.
Baca juga: KPK: Modus korupsi bansos presiden kurangi kualitas demi keuntungan
Dia menjelaskan, langkah pemerintah saat ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia progresif. Di sisi lain, dia mengaku heran dengan masalah UKT yang mencuat.
"Ini urusan sekolah saja heboh. Apa urusan apa itu? Opo itu yo? Lah, iyo opo to yo, mbok ya udah bayarin ae, ngopo to yo. Apa enggak isa sih? Hah?" kata dia.
Baca juga: Pemprov DKI perkuat bansos untuk kurangi beban masyarakat tak mampu
Dirinya juga mempertanyakan bagaimana DPR RI menjalankan tugasnya.
Megawati menegaskan bahwa DPR RI seharusnya dapat memprioritaskan kepentingan masa depan anak bangsa.
"Karena ini keperluan anak didik, masa tidak bisa. Tidak punya uang sekolah, saya sampai bingung. Ya sudah saja, 'kan itu tinggal istilahnya, siapa dulu sih telor apa ayam, kaya gitu. Betul apa tidak?" ujar Megawati.
Baca juga: Sri Mulyani: Bantuan pengalihan subsidi BBM kurangi tekanan masyarakat
Dia kembali menyatakan bahwa seharusnya biaya untuk pendidikan anak bangsa tidak seharusnya berbayar.
Menurutnya, hal ini perlu untuk diimplementasikan dan bukan sekadar janji elite politik semata.
"Saya tuh sampai pusing bolak balik ngapain toh, UKT," ucapnya.
Baca juga: Presiden pastikan penyaluran bansos dipercepat, kurangi dampak PPKM
Sebagai informasi, biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini membuat sulit bagi banyak orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Kenaikan UKT secara serempak telah memicu penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.
Baca juga: Saksi akui pernah diprotes Herman Hery karena kurangi kuota bansos
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rendahnya APK perguruan tinggi Indonesia atau Gross Enrollment Ratio untuk kategori tersier (pendidikan tinggi) yaitu sebesar 31,45 persen per 2023.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy secara tegas mendukung usulan untuk memberikan pinjaman dana biaya kuliah kepada mahasiswa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca juga: DKI kurangi volume bansos hingga Desember 2020 seiring PSBB transisi
Selain itu, Muhadjir juga menyatakan bahwa ia tidak masalah dengan penggunaan pinjaman online (pinjol) sebagai bentuk inisiatif lain yang dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa.
"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung, termasuk pinjol," kata Muhadjir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Baca juga: Komisi X nilai perlu reformulasi terkait bantuan pendidikan
Ia tidak merasa khawatir tentang penggunaan pinjaman online yang digunakan masyarakat untuk biaya perkuliahan.
Baginya, hal tersebut adalah upaya yang sah, selama bantuan tersebut diselenggarakan secara resmi dan tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan.
Baca juga: DPR harap perguruan tinggi miliki bisnis, ringankan biaya pendidikan
Dia juga menegaskan bahwa penggunaan dana melalui pinjaman online tidak merugikan mahasiswa, maka langkah tersebut dapat diterima.
"Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak begitu?" katanya.
Baca juga: Pakar usulkan penetapan standar biaya pendidikan dengan metode LABC
Baca juga: UI: UKT gotong royong penting cegah mahasiswa berhenti kuliah
Baca juga: UNS pastikan tak naikkan UKT dan IPI 2024
Baca juga: UI pastikan patuhi regulasi dalam menetapkan UKT
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
