Heru minta kota sekitar Jakarta turut bangun sekolah berkualitas

Jakarta (ANTARA) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta kota sekitar Jakarta turut membangun sekolah berkualitas demi meratanya akses fasilitas pendidikan bagi masyarakat.

"Menteri Pendidikan hingga Kementerian Dalam Negeri juga memerintahkan kepada kepala daerahnya untuk bangun sekolah negeri berkualitas yang setara dengan Jakarta," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di GOR Balai Rakyat Pesanggrahan, Jakarta, Jumat.

Heru menitipkan pesan kepada pemimpin wilayah Bekasi, Depok dan Tangerang dengan dibantu pemerintah pusat untuk sama-sama membangun pendidikan yang merata.

Selain pendidikan, dia juga menilai fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan lantaran merupakan hak asasi warga negara yang sudah menjadi kebutuhan mutlak.

Baca juga: KI DKI dan Disdik gencarkan keterbukaan informasi publik di sekolah

Namun dia tidak berhak melarang mereka jika ingin merasakan fasilitas sekolah maupun rumah sakit yang ada di Jakarta.

Karena itu, dia menilai wajar jika ada warga yang memindahkan data administrasi untuk bisa mendapatkan fasilitas terbaik di Jakarta.

"Ada anak yang dititipkan ke tantenya masukan
Kartu Keluarga (KK) itu wajar sebagai orang tua dan itu wajar anak-anak mendapat hak pendidikan," ujarnya.

Karena itu, dia menilai DKI Jakarta tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan kebutuhan pendidikan maupun kesehatan lantaran dibutuhkan kolaborasi antar pihak terkait.

Baca juga: KJP Plus masih tahap verifikasi akhir

Pemerintah Provinsi DKI akan terus memberikan fasilitas terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk saran adanya sekolah swasta gratis bagi warga yang membutuhkan.

"Nanti kita pikirkan swasta juga sekolah gratis, sekali lagi masalah ini tidak bisa selesai sendiri oleh Jakarta," ujarnya.

Melalui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri bersama sekolah swasta, merupakan upaya pemerintah untuk memperluas daya tampung siswa.

PPDB bersama diharapkan dapat tertampung dengan dibiayai oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan keadilan dan memberikan akses serta meningkatkan mutu.