Pemkab Lombok Tengah mulai bayar cicilan hutang Rp2,5 miliar per bulan

Pemerintah daerah harus membayar cicilan utang itu Rp 2,5 miliar setiap bulan selama delapan tahun ke depan.

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai membayar utang Rp187 miliar melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan cicilan Rp2,5 miliar per bulan.

"Pemerintah daerah harus membayar cicilan utang itu Rp 2,5 miliar setiap bulan selama delapan tahun ke depan," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Tengah Taufikurrahman Puanote di Lombok Tengah, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan pinjaman Rp187 miliar di 2022 dan pinjaman itu sudah mulai dicicil sejak April 2024 sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Baca juga: Pelindo sudah lunasi utang hingga Rp11 triliun pasca merger

Sementara itu, anggaran Rp187 miliar ini menurut Taufikurrahman digunakan untuk pembangunan jalan dan jambatan di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

"Saat ini kondisi jalan- jalan yang dibangun melalui dana pinjaman ini sudah bagus dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Sebelumnya pemerintah daerah juga sudah berutang melalui PEN untuk pembangunan kantor bupati dan pasar Jelojok serta infrastruktur jalan, tapi sudah lunas, sehingga kembali meminjam untuk pembangunan jalan.

"Pinjaman ini sudah disepakati juga antara Pemda dan Dewan," katanya.

Oleh karena itu, tidak menjadi masalah pengembalian pinjaman ini dilakukan selama kurun waktu delapan tahun yang artinya meski jabatan bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 sudah berakhir, cicilan pinjaman akan tetap dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya.

“Sudah ada peraturan daerah (Perda) untuk lanjutan membayar utang ini ke depan dan syarat membayar utang ini salah satunya harus ada perda dan ini menjadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif," katanya.

Baca juga: Pemerintah tekan penarikan utang 12,2 persen menjadi Rp132,2 triliun

Apakah cicilan Rp 2,5 miliar per bulan ini berpengaruh terhadap keberlangsungan program lainnya? Ia mengatakan semua hal sudah ada pertimbangannya dan sudah diperhitungkan, pinjaman itu dilakukan karena melihat kebutuhan anggaran oleh pemda harus menyediakan Rp30 miliar sampai Rp80 miliar per tahun untuk bisa membangun infrastruktur.

“Pinjaman ini diistilahkan kami mengambil manfaat terlebih dahulu, karena memang tuntutan," katanya.