Makassar (ANTARA News) - Komisi II DPR meminta jaminan pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa di Makassar, Senin, usai melakukan rapat bersama unsur musyawarah pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait persiapan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.
Dalam rapat pihak kepolisian dan TNI, menyatakan, situasi cukup terkendali dan telah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan di antaranya dengan membuat pemetaan wilayah.
Namun, pihaknya tetap meminta jaminan terwujudnya pengamanan di TPS pada penyelenggaraan pemilihan legislatif, terutama tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
"Ini yang kita minta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu dan tidak segan mengambil tindakan, kalau melawan, ya pidanakan," tegasnya.
Ia mengatakan, antisipasi terhadap kemungkinan adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu di TPS sangat penting untuk menegakkan Pemilu yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta jujur dan adil.
Pihaknya juga mengharapkan dukungan kepada TNI terkait distribusi logistik, mengingat banyaknya wilayah pulau-pulau kecil di Provinsi Sulsel.
Sementara untuk pemerintah daerah, diharapkan gubernur mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah, kepala dinas untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pewarta: Riesmawan Yudhatama
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014