Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah semakin lincah menyikapi reaksi publik terutama sikap sebagian anggota parlemen terhadap keputusan impor beras sebanyak 210 ribu ton, bahkan kelincahan pemerintah menghadapi kritik dan kecaman semakin mengindikasikan bahwa pemerintah tidak akan jatuh karena keputusan tersebut. Demikian pernyataan yang berkembang dalam Dialektika Demokrasi di Press Room DPR/MPR Jakarta, Jumat, yang bertema "Dampak Politik-Ekonomi Impor Beras". Dialetika yang dipandu Suhanda dari RRI Jakarta menghadirkan pembicara Ketua Fraksi PAN DPR Zuklifi Hasan, Ketua Komisi IV DPR (bidang pertanian, kehutanan dan kelautan) Yusuf Faisal, anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP Mardjono dan anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Maruahal Silalahi. Zukifli menegaskan, PAN tidak akan bermain dalam kontroversi apakah DPR perlu menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk impor beras. PAN cenderung mendorong pemerintah agar mengurangi impor beras dan menguatkan ketahanan pangan nasional. PAN justru menganggap penggunaan hak interpelasi dan hak angket akan memperburuk citra DPR. Apalagi jika penggunaan kedua hak tersebut kandas. "Disamping akan memberi solusi dan mendorong pemerintah menguatkan ketahanan pangan nasional, PAN akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah," katanya. Maruahal menyatakan, impor-ekspor bagi Indoensia merupakan hal biasa, bukan sesuatu yang luar biasa sehingga tak perlu ada hak interpelasi dan hak angket. "Impor-ekspor itu biasa, apalagi negara kita terbuka untuk menjalin hubungan internasional. Impor beras itu pula telah dilakukan setiap presiden sejak Presiden Soekarno," katanya. Dia berkata, "karena impor-ekspor hal biasa, maka tidak pernah ada di Indonesia bahwa pemerintahan akan jatuh karena impor beras". Bahkan Presiden Soeharto yang telah berhasil mencapai swasembada beras dan mendapat penghargaan dari PBB pun masih melakukan impor beras. Karena itu, dia menyatakan yakin pemerintah pimpinan Presiden SBY tidak akan jatuh karena kebijakan impor beras. "Impor beras ini soal biasa. Tidak akan berpengaruh terhadap politik dan ekonomi nasional," katanya. Yusuf Faisal menyatakan, pihaknya telah menolak keputusan impor beras, walaupun alasan pemerintah melakukan impor cukup beralasan. Alasan pemerintah juga kuat karena adanya stok beras menipis, kecenderungan kenaikan harga beras di pasaran dan produksi yang terhambat akibat adanya bencana alam. Penolakan Komisi IV terhadap impor beras juga dilanjutkan dengan penolakan apabila pemerintah menggunakan dana APBN-Perubahan 2006 untuk membeli beras dengan cara impor. "Kami mendorong agar pemerintah lebih mementingkan pembelian beras petani, apalagi saat ini ada 17 daerah yang sedang panen," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
