BPDPKS paparkan prinsip kesetaraan di industri sawit

Kami berharap lebih banyak perempuan yang menjadi pengambil keputusan di perusahaan-perusahaan sawit

Medan (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi gender pada industri sawit nasional dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memajukan sektor tersebut.

"Kami berharap lebih banyak perempuan yang menjadi pengambil keputusan di perusahaan-perusahaan sawit," ujar Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS Kabul Wijayanto dalam seminar bertajuk "Perlindungan Pekerja Perempuan Di Perkebunan Kelapa Sawit dalam Rangka Pengarusutamaan Gender" di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis.

Kabul, yang juga Plt Direktur Kemitraan BPDPKS, menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai peluang yang sama untuk berkontribusi pada industri sawit.

Melindungi hak-hak pekerja, lanjutnya, juga berarti memberikan proteksi kepada hak pekerja perempuan dan lingkungan yang aman kepada mereka.

Baca juga: BPDPKS gandeng AII untuk komersialisasi invensi riset sawit

Kabul menyampaikan kepentingan pekerja perempuan pada industri sawit perlu terus diperhatikan, apalagi mereka memiliki beberapa isu yang perlu terus ditingkatkan, seperti terkait jam kerja, hak maternal seperti cuti haid dan melahirkan, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

"Sehingga perempuan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam membangun kemampuan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya menuju kemandirian finansial," kata Kabul.

BPDPKS, kata dia, selalu bekerja dengan prinsip antidiskriminasi dan menjamin kesetaraan gender.

Badan Layanan Umum (BLU) yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan (Menkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu memberikan perlakuan yang adil dan jujur kepada setiap pegawainya agar mampu mengembangkan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan secara maksimal.

Baca juga: BPDPKS sebut perbedaan data jadi tantangan utama industri sawit RI

Sementara Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumut Syaiful menekankan kesetaraan gender pada industri sawit idealnya bukanlah sekadar persamaan jumlah semata.

"Ini lebih dari sekadar kesamaan numerik. Hal ini tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi penuh dari setiap individu, tanpa ada yang terpinggirkan," kata Syaiful.

Dia menyebut, setiap pekerja pada industri sawit seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan bakat yang dimilikinya

"Pengarusutamaan gender bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga langkah penting pembangunan. Pandanglah kontribusi bukan gender," ujar Syaiful.

Baca juga: Memperkuat industri sawit Sumut demi tingkatkan kesejahteraan