Pejabat PBB tegaskan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza harus terjamin

New York (ANTARA) - Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Gaza Sigrid Kaag menegaskan bahwa aliran bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan harus terjamin agar dapat meringankan penderitaan warga Gaza.

Penegasan itu ia sampaikan di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa (2/7) tentang kondisi di Timur Tengah dan Jalur Gaza serta penerapan Resolusi DK PBB nomor 2720.

"Sejak bermulanya operasi militer Israel di Rafah yang menyebabkan penutupan pintu perbatasan Rafah pada awal Mei, volume bantuan kemanusiaan yang masuk dan disalurkan di Gaza anjlok secara signifikan," kata Kaag.

Diplomat Belanda itu mengatakan agresi Israel di Gaza tak hanya menimbulkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk namun juga menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Palestina.

"Sistem kesehatan telah ambruk, sekolah-sekolah hancur, dan sistem pendidikan yang terganggu mengancam generasi masa depan," kata Kaag.

Ia juga menyatakan kekhawatirannya atas laporan soal perintah evakuasi Israel di Khan Yunis yang sangat berdampak bagi masyarakat setempat.

"Lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi lagi demi mendapat tempat yang aman, padahal saat ini ada 1,9 juta orang di seantero Gaza yang terusir dari tempat tinggal mereka," kata Kaag.

Oleh karena itu, ia mendorong agar pintu perbatasan Rafah maupun banyak titik lainnya di perbatasan dibuka terutama yang terletak di Gaza selatan.

Ia juga berharap bahwa bantuan bantuan kemanusiaan bisa disalurkan dari Gaza utara maupun dari laut.

Sementara itu, Kaag menyerukan agar upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza direncanakan dengan matang serta diselenggarakan dengan bantuan pendanaan yang besar dan ambisius.

"Ketika bantuan kemanusiaan sudah pasti akan dibutuhkan di tahun-tahun mendatang, perencanaan dan persiapan pemulihan dan rekonstruksi awal di Gaza jadi penting," ucap dia.

Rekonstruksi Gaza, ujarnya, harus meliputi penyediaan tempat pengungsian yang layak saat tempat tinggal permanen sedang dibangun.

Rekonstruksi itu juga harus mencakup pemulihan fasilitas kesehatan dan sanitasi, rehabilitasi fasilitas pendidikan, serta penanganan belasan ribu anak yatim akibat agresi Israel, katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Otoritas Palestina dalam penerapan rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza pascaperang.

Sumber: WAFA