"Dari data dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa saat ini terdapat lahan seluas 3,4 juta hektar kebun kelapa sawit yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP)," kata Plt Kepala Bappeti Kasan usai membuka kegiatan Literasi Bursa CPO Indonesia ke-4 di Pontianak, Kamis.
Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan luas kebun sawit terbesar di Indonesia, dengan luas lahan mencapai 14,9 juta hektar pada tahun 2022.
Kasan mengatakan, dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Salah satu langkah penting menuju tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan sektor perdagangan secara berkelanjutan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian.
Baca juga: Bappebti menyiapkan “whitelist” dukung kembangkan industri kripto
Meskipun pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan akan stagnan akibat pengetatan kebijakan moneter dan ketegangan geopolitik, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 49 bulan berturut-turut.
"Pada Mei 2024, surplus perdagangan tercatat sebesar USD 2,93 miliar, meningkat 7,7 persen dibandingkan dengan April 2024 yang sebesar USD2,72 miliar. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT," tuturnya.
Ekspor non-migas, khususnya dari sektor pertanian dan perkebunan, menjadi salah satu penopang utama surplus neraca perdagangan. Pada Mei 2024, ekspor non-migas mencapai USD4,26 miliar, di mana komoditas kelapa sawit (CPO) memainkan peran penting.
Dalam pengelolaan CPO, Bappebti telah mendirikan Bursa CPO Indonesia yang diresmikan pada 13 Oktober 2023. Melalui transaksi di bursa ini, diharapkan terbentuk harga CPO yang transparan dan adil yang dapat menjadi acuan baik di pasar domestik maupun internasional.
"Sejak beroperasi 8 bulan lalu, Bursa CPO Indonesia telah mencatatkan transaksi sebesar 17.356 lot atau 86.780 ton pada periode Januari hingga Juni 2024. Meskipun demikian, transaksi fisik masih perlu dioptimalkan," kata Kasan.
Baca juga: Bappebti mengajak untuk jaga citra positif industri aset kripto
Dalam upaya lebih lanjut untuk meningkatkan likuiditas dan kepercayaan pasar, Menteri Perdagangan telah mengimbau para pelaku usaha CPO, khususnya di Kalimantan Barat, untuk mulai bertransaksi di Bursa CPO Indonesia. Penggunaan harga dari Bursa Malaysia atau Rotterdam diharapkan dapat dikurangi.
Selain itu, bursa diharapkan dapat beroperasi secara independen, kredibel, dan terpercaya baik di pasar nasional maupun global, dengan dukungan data dan informasi yang valid dan terkini. Bappebti juga akan terus memperkuat pengawasan dan regulasi, serta mengoptimalkan fungsi Komite Bursa CPO.
Dalam perkembangan terbaru, Permendag terkait Harga Referensi Ekspor CPO (HR CPO) telah menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia sebagai pembobot terbesar. Diharapkan, penetapan HR CPO di masa depan sepenuhnya akan bersumber dari Bursa CPO Indonesia, bukan dari Bursa Malaysia atau Rotterdam.
Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia juga diharapkan menjadi acuan dalam penetapan harga produk hulu seperti Tandan Buah Segar (TBS) dan harga referensi produk hilir seperti biodiesel. Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM diharapkan dapat terus mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam kebijakan penetapan harga terkait.
Di tempat yang sama, Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi, menyatakan bahwa kegiatan literasi ini sejalan dengan program sosialisasi berkelanjutan yang dijalankan ICDX terkait implementasi Bursa CPO di Indonesia.
"Bursa CPO masih merupakan hal baru dalam ekosistem perdagangan CPO di Indonesia. Tugas kami sebagai bursa adalah memberikan edukasi kepada para pemangku kepentingan di sektor CPO di seluruh Indonesia. Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pelaku industri kelapa sawit di Pontianak dapat memahami manfaat dari transaksi perdagangan CPO melalui bursa," kata Fajar Wibhiyadi.
Ia menambahkan, untuk melakukan transaksi, para pelaku industri harus mendaftarkan perusahaannya menjadi anggota bursa. Data terbaru menunjukkan bahwa 50 perusahaan kelapa sawit telah menjadi anggota Bursa CPO ICDX.
Hadirnya Bursa CPO diharapkan dapat menciptakan pasar CPO yang transparan, adil, efisien, dan teratur, sehingga terjadi pembentukan harga (price discovery) yang akuntabel dan kredibel.
"Harga acuan ini dapat dimanfaatkan sebagai Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO Indonesia untuk penetapan tarif Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE), harga acuan Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit, serta harga acuan insentif biodiesel," katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
