Kalteng berkomitmen sukseskan perluasan tanam padi 64.326 hektare

perluasan areal tanam baru 64.326 hektare tersebut tersebar di 10 kabupaten.....

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan siap mendukung sekaligus berkomitmen menyukseskan perluasan areal tanam padi yang diprogramkan pemerintah pusat di daerah setempat yakni 64.326 hektare.

"Langkah yang dilakukan untuk menyukseskan perluasan areal tanam tersebut dengan mengomunikasikan ke berbagai pihak terkait kendala yang mungkin ditemukan di lapangan," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Sri Widanarni di Palangka Raya, Kamis.

Dia mengatakan, salah satu langkah adalah mengantisipasi berkurangnya curah hujan dan berpotensi terjadi kekeringan akibat El Nino. Hal ini mengacu pada prediksi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) pada 2024.

Dia menjabarkan, perluasan areal tanam baru 64.326 hektare tersebut tersebar di 10 kabupaten, meliputi Kotawaringin Timur 4.217 hektare, Kapuas 38.503 hektare, Pulang Pisau 12.079 hektare, Katingan 4.842 hektare, Barito Selatan 500 hektare, Barito Utara 350 hektare, Barito Timur 1.500 hektare, Kotawaringin Barat 145 hektare, Seruyan seluas 2.073 hektare, serta Gunung Mas 117 hektare.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng Sunarti mengatakan upaya merealisasikan program perluasan areal tanam dilakukan melalui tiga kegiatan.

"Tiga kegiatan itu adalah upaya khusus optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, serta padi sisip/tusip antara tanaman perkebunan dengan padi gogo," ujarnya.

Perluasan areal tanam seluas 64.326 hektare itu masuk ke dalam kegiatan upaya khusus optimalisasi lahan rawa (Opla). Sunarti juga membenarkan pihaknya telah melakukan rapat upaya mempercepat dan mengevaluasi rencana merealisasikan program perluasan areal tanam tersebut.

"Kabupaten yang menjadi lokasi perlu melakukan percepatan realisasi program perluasan areal tanam itu, akan dilakukan sebelum puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi di bulan Agustus 2024 oleh BMKG," jelasnya.