Disdik Kotim: Zonasi PPDB wujudkan pemerataan pendidikan

Sampit (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Muhammad Irfansyah menegaskan penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 bertujuan mewujudkan pemerataan pendidikan.

“Penerapan zonasi ini adalah untuk pemerataan murid, selain untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan,” kata Irfansyah di Sampit, Kamis.

Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan agar tidak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit.

Ia menyampaikan bahwa saat ini PPDB di satuan pendidikan jenjang SD dan SMP sedang berlangsung dan memasuki tahap daftar ulang. Sejauh ini proses PPDB berjalan lancar, namun tidak dipungkiri masih banyak orang tua maupun wali murid yang mempermasalahkan adanya sistem zonasi.

Baca juga: Disdik Kotim: Pengawasan PPDB diperketat cegah pungli

"Para orang tua dan wali murid masih cenderung memilih sekolah yang dianggap sekolah terbaik dan terfavorit, padahal pada dasarnya kurikulum yang diterapkan setiap sekolah sama dan sudah diatur oleh pemerintah," ujarnya.

Hal seperti ini juga berpotensi menyebabkan adanya sekolah yang minim bahkan tidak kebagian murid. Sedangkan sekolah yang difavoritkan dapat terjadi kelebihan peserta didik yang membuat kegiatan belajar mengajar kurang optimal dan berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan.

“Sistem zonasi ini pada dasarnya berpihak kepada masyarakat, untuk memudahkan pemerataan pendidikan. Contohnya, untuk jenjang SD dalam satu kelas itu idealnya 20-28 murid, kalau terlalu banyak tidak akan baik,” ujarnya.

Baca juga: Disdik Jayapura minta orang tua masukkan anak ke sekolah sesuai zonasi

Irfansyah mengatakan upaya pemerataan peserta didik ini sebenarnya sudah ada dari sebelum penerapan sistem zonasi.

Dulu, kata dia, PPDB dilakukan dengan tes atau seleksi terhadap calon murid, namun metode ini rawan menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait adanya praktik pungli atau suap, sehingga untuk menghindari itu diterbitkanlah aturan zonasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Ia menambahkan, dengan adanya sistem zonasi ini tak sedikit orang tua yang sengaja mengubah alamat di Kartu Keluarga (KK) agar anaknya bisa masuk sekolah yang diinginkan.

Untuk menghadapi modus tersebut Kemendikbud Ristek telah mengeluarkan ketentuan terbaru, yakni perubahan KK yang diterima paling singkat satu tahun, jika di bawah itu maka menggunakan KK lama.

Baca juga: MKKS nilai PPDB 2024 lebih transparan dan tidak ada lagi siswa titipan

“Kami juga melihat kalau KK itu baru diubah, maka tidak akan kami terima. Para orang tua juga diharapkan bisa mengikuti prosedur dengan jujur,” demikian Irfansyah.