Kemenkes: Penolakan dokter Saudi di Medan dilatari kecemburuan profesi

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril menyebut gelombang protes yang disuarakan kalangan dokter lokal atas kehadiran tim medis Arab Saudi di RS Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, dilatarbelakangi kecemburuan profesi.

"Mereka hadir untuk menyelamatkan nyawa manusia, nyawa anak-anak kita. Bukan untuk mengambil lahan para dokter tersebut ke depannya," kata Mohammad Syahril di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan sebanyak 27 tenaga medis dari Arab Saudi yang dihadirkan oleh Kemenkes di RS Adam Malik mengemban misi untuk melakukan operasi jantung kompleks terhadap 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis.

Kehadiran dokter asing asal Saudi di rumah sakit tersebut dalam rangka melakukan tindakan operasi jantung untuk anak, yang kali pertama dilakukan di Pulau Sumatera pada 25 Juni sampai 30 Juni 2024, kata Syahril menambahkan.

Syahril yang juga menjabat sebagai Direktur Utama RS Fatmawati Jakarta mengatakan selama ini anak yang mengalami gangguan jantung kompleks dari berbagai daerah selalu dirujuk ke Jakarta, sehingga memberatkan keluarga secara finansial.

"Ini dikarenakan memang dokter spesialisnya tidak tersedia di sana," katanya.

Kemenkes menyesalkan terjadinya gelombang penolakan dokter terhadap program dokter asing di Indonesia yang sebelumnya telah mendapatkan publikasi luas, salah satunya di Arab Saudi.

"Kami menyesalkan beberapa rekan sejawat, terutama di kota besar di Jawa, yang memprotes kehadiran tim dokter dari Arab Saudi tersebut," katanya.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia.

Aksi protes tersebut mencuat beberapa saat usai peristiwa pemecatan seorang Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, Prof Budi Santoso, pada Rabu (3/7).

Prof Budi dalam pernyataannya mengaitkan pemecatan yang dia alami dengan sikap pribadinya menolak program pemerintah mendatangkan dokter asing di Indonesia.