Wakil Ketua DPR kritik usulan Muhadjir Effendy yang usulkan UKT naik

Jakarta (ANTARA) -

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengritik usulan Menko PMK Muhadjir Effendy agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memberlakukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai usulan tersebut justru dapat mempengaruhi minat generasi muda untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi menjadi berkurang.

"Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," kata Cak Imin dalam keterangan terulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebaliknya, mantan calon wakil presiden Pemilu 2024 itu menilai pemerintah harus memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas.

"Karena tidak semua warga negara kita mampu, para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah. Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, gimana mereka mau kuliah," katanya.

Menurutnya tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat.

"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal," kata dia.

Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI periode 2016-2019 Muhadjir Effendy meminta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) agar kreatif dalam mencari sumber pendanaan kampus sehingga tidak lagi bergantung pada alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah.

Menurut Muhadjir, sejumlah PTN BH yang telah prominen dapat mengapitalisasi modal dari mahasiswa. Namun begitu, lanjutnya, perlu ada subsidi silang antara mahasiswa baru dengan yang lebih lama.

"Nama besar PTN BH tinggal mengapitalisasi saja modalnya itu. Dan saya kemarin sampaikan, naikkan biaya itu jangan serta merta, jadi naikkan kepada mahasiswa baru saja, dan jangan naik sampai nanti selesai, sehingga orang tua punya kepastian. Kalau yang lama biar selesai sampai selesai,” kata Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan sejumlah eks menteri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7).
Baca juga: Kemendikbudristek: UKT tidak naik tapi ada penambahan kelompok
Baca juga: Wakil Ketua DPR serukan revolusi siber terkait maraknya judi online