Pemkot Bogor diminta kelola Biskita Transpakuan secara mandiri

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, diminta mengambil alih pengelolaan transportasi massal Biskita Transpakuan secara mandiri, karena subsidi program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini akan berakhir pada 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Rabu, mengatakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub meminta Pemkot mengambil alih pengelolaan transportasi massal ini pada akhir 2024.

“BPTJ minta (pengalihan pengelolaan) langsung, karena di BPTJ penganggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dari Kementerian Keuangan untuk Kota Bogor ini sudah dianggap selasai. Nanti ia kembangkan lagi di daerah lain,” jelasnya.

Baca juga: Bima Arya terharu lihat warga antusias ingin nikmati bus TransPakuan

Syarifah mengatakan, hal ini akan didiskusikan dengan DPRD Kota Bogor dalam pembahasan anggaran di Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, agar mendapat dukungan juga.

Menurut Syarifah, dengan adanya perubahan kebijakan ini jangan sampai masyarakat terutama pengguna Biskita Transpakuan, merasakan ada perbedaan dari transportasi massal ini.

“Karena masyarakat sekarang sudah nyaman dengan menggunakan Biskita, jadi jangan sampai adanya perubahan kebijakan transportasi ini malah justru menurun,” ucapnya.

Ia menyebut, pengalihan pengelolaan ini menurutnya tidak mudah. Banyak aspek yang harus disiapkan mulai dari sistem pendanaan, pengelolaan meliputi operator, penyedia layanan, hingga pemilik bus.

Baca juga: Tarif BisKita TransPakuan diberlakukan awal 2022

Pemkot Bogor mempelajari pengalihan ini dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat, yang sudah terlebih dahulu mengambil alih pengelolaan program BTS dari Pemerintah Pusat.

“Ini kita kemarin itu belajar bagaimana sih dalam proses pengalihan, supaya aturan atau dasarnya yang harus disiapkan apa. Kalau dari mereka (Dishub Jawa Barat) ada beberapa Pergub, berarti juga kita nanti mungkin akan duplikasi Perwali apa saja,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Syarifah, Pemkot Bogor juga mempelajari di mana anggaran transportasi ini akan ditempatkan, apakah di pos subsidi, atau di pos belanja layanan.

“Jadi provinsi pun disimpannya di belanja layanan, kita akan mengikuti juga di belanja layanan karena lebih mudah disana tidak bicara subsidi, tapi pelayanan-pelayanan itu harus mengikuti seperti sebelumnya,” kata Syarifah. (KR-SBN)