Zulhas saat silaturahmi MPR menilai pemilu harus langsung oleh rakyat

Jakarta (ANTARA) -

Ketua MPR RI periode 2014—2019 Zulkifli Hasan (Zulhas), saat berjumpa dengan pimpinan MPR RI dalam agenda silaturahmi kebangsaan, menilai pemilihan umum (pemilu) harus langsung oleh rakyat yang melakukan pemungutan suara.

Menurut dia, ketentuan tersebut merupakan amanat dari Reformasi yang tidak boleh diubah. Oleh karena itu, dia tidak sepakat jika sistem pemilu kembali seperti era sebelumnya, presiden dipilih oleh MPR RI.

"Jadi, kalau saya, pemilihan harus langsung rakyat, tidak boleh diubah-ubah," kata Zulhas yang kini merupakan Menteri Perdagangan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu.

Pada hari Rabu ini pimpinan MPR RI berkunjung ke Kantor DPP PAN dalam agenda silaturahmi kebangsaan guna mengawal transisi kepemimpinan nasional. Dalam agenda itu, hadir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad beserta pimpinan lainnya.

Jika ketentuan pemilu secara langsung itu diubah, menurut Zulhas, pelaksanaanya harus sangat hati-hati. Perubahan sistem demokrasi tersebut perlu dikaji secara bertahap.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan berbagai pihak merasa prihatin bahwa biaya demokrasi Indonesia sangat mahal.

Untuk itu, kata dia, perubahan secara bertahap, secara gradual, perlu dipikirkan demi mengembalikan sistem demokrasi pada jati diri bangsa.

"Itu yang jadi perhatian kami. Akan tetapi, bukan berarti kami mengubah pilpres kita menjadi kembali ke MPR. Itu pandangan Pak Zul," kata Bamsoet.

Selain itu, kata dia, ada aspirasi lainnya terkait dengan Indonesia yang membutuhkan kembali pokok-pokok haluan negara demi membangun rencana jangka panjang yang berkesinambungan.

Menurut dia, Zulhas pun berpandangan sama terkait aspirasi itu.

"Dari persoalan-persoalan itu tadi, kami sampaikan kepada Pak Zul, Pak Zul berpandangan bahwa Indonesia butuh pokok-pokok haluan negara," kata dia.

Baca juga: Patut berpikir ulang bila kembali ke UUD 1945 pra-Reformasi
Baca juga: MKD DPR putuskan Bambang Soesatyo langgar kode etik