Bandung (ANTARA News) - Menakertrans Erman Suparno menawarkan warga korban lumpur panas di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas, di Sidoarjo, Jawa Timur, untuk bertransmigrasi ke sejumlah daerah di tanah air. "Memang belum ada yang daftar, tapi penawaran itu sendiri adalah kewenangan dari dinas setempat", katanya, seusai menghadiri acara Penandatanganan 'Naskah Kerjasama di Bidang Ketransmigrasian Antara 18 Pemerintah Daerah/Kota di Jabar Selaku Daerah Pengirim/Asal dengan 18 Pemerintah Kabupaten Daerah Penerima/Penempatan', di Gedung Sate, Bandung, Kamis malam. Namun, menurut dia, penawaran untuk bertransmigrasi tidak bisa dipaksakan kepada korban lumpur panas di Sidoarjo, karena keinginan untuk bertransmigrasi harus merupakan keinginan warganya sendiri. Ia mengatakan penawaran untuk bertransmigrasi serupa dilakukan juga kepada warga korban musibah gempa di Yogyakarta. "Untuk Yogyakarta sendiri, sudah ada 140 kepala keluarga (KK) yang mendaftarkan diri, kita akan segera mencarikan tempat untuk transmigrasinya", katanya. Menurut Menakertras, saat ini sudah ada delapan daerah di tanah air yang memenuhi persyaratan untuk menerima transmigran, antara lain Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Kalimatan Barat (Kalbar), Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). "Khususnya untuk kawasan Kalteng sendiri, bagaimana memanfaatkan lahan gambut yang selama ini terbangkalai menjadi kota terpadu mandiri", katanya. Ia menjelaskan persyaratan yang sudah dipenuhi oleh kedelapan daerah tersebut, seperti keberadaan tanahnya yang tidak ada masalah lagi, kemudian potensi daerahnya sudah memenuhi keempat kelayakkan, yakni, layak huni, layak pengembangan dan layak lingkungan. Dikatakannya, di delapan daerah itu juga, nantinya akan dikembangkan kota baru mandiri, yakni kota yang bisa berdiri sendiri. Dikatakan bahwa anggaran dana untuk pembangunan kawasan transmigrasi terhitung murah paling tidak sekitar Rp20 miliar, seperti, pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir dengan membangun jalan yang diaspal sepanjang 25 kilometer dan pembangunan puskesmas memakan biaya sekitar Rp20 miliar. Ia menyebutkan anggaran keseluruhan untuk transmigrasi pada 2006 mencapai Rp600 miliar. Selain itu, ia mengatakan paradigma baru dari transmigrasi untuk ke depannya nanti, bukan sekadar lagi memindahkan penduduk melainkan mendorong untuk ketahanan pangan Indonesia, pasalnya saat ini komoditas kita banyak yang impor, seperti, jagung dan beras. Ia mengatakan saat ini sudah ada 50 ribu KK di tanah air yang mendaftarkan untuk mengikuti transmigrasi, sedangkan kuota yang tersedia sekitar 20 ribu KK. "Oleh karena itu, kita harus mempercepat pembukaan daerah yang akan digunakan sebagai daerah transmigrasi", katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006