Petisi tersebut, meminta Majelis Nasional untuk mengajukan rancangan undang-undang mengenai pemakzulan Yoon, dan memperolah rata-rata 100.000 tanda tangan setiap hari selama 10 hari setelah diunggah pada 24 Juni.
Anggota parlemen Partai Demokrat (DP) yang mendukung petisi tersebut, mengatakan jumlah persetujuan petisi mencerminkan pandangan publik terhadap Yoon.
“Presiden harus berubah terlebih dahulu demi urusan negara, yang sekarang berada di ambang bencana, agar dapat kembali ke jalurnya,” kata ketua fraksi DP Park Chan-dae dalam pertemuan Dewan Tertinggi.
Selama pertemuan, anggota parlemen Jung Chung-rae juga mengatakan petisi tersebut adalah "suara rakyat" dan menuntut 'penilaian' atas pemerintahan Yoon.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Presiden Korsel minta maaf karena partainya kalah pemilu parlemen
Baca juga: Presiden Korsel: izin medis tak boleh dijadikan alat melawan rakyat
Baca juga: Tingkat penerimaan Presiden Korsel turun akibat pemogokan dokter
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
