PBB adopsi resolusi usulan China soal pengembangan kapasitas AI

PBB (ANTARA) - Sesi ke-78 Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang diusulkan China dan disponsori bersama oleh lebih dari 140 negara terkait penguatan kerja sama internasional dalam pengembangan kapasitas kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Senin (1/7).

Resolusi tentang "Peningkatan Kerja Sama Internasional dalam Pengembangan Kapasitas Kecerdasan Buatan" (Enhancing International Cooperation on Capacity-building of Artificial Intelligence) itu menekankan bahwa pengembangan kecerdasan buatan harus mematuhi "prinsip-prinsip tentang pemusatan pada manusia," mendorong kecerdasan yang bermanfaat, dan menguntungkan umat manusia.

Resolusi itu mendorong kerja sama internasional dan tindakan praktis untuk membantu semua negara, terutama negara-negara berkembang, memperkuat pengembangan kapasitas AI mereka, meningkatkan representasi dan suara mereka dalam tata kelola AI global, mendorong pembentukan "lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif," serta mendukung PBB untuk memainkan peran penting dalam kerja sama internasional.

Resolusi itu bertujuan untuk mewujudkan pengembangan AI yang inklusif, bermanfaat, dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi terhadap realisasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030.

Saat memaparkan draf resolusi itu dalam rapat pleno UNGA, perwakilan tetap China untuk PBB Fu Cong menyatakan bahwa perkembangan teknologi AI global yang begitu cepat membawa dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai negara serta kemajuan peradaban manusia.

Namun, mayoritas negara, terutama negara berkembang, masih belum benar-benar mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari AI, dan kesenjangan digital global terus melebar, ujarnya.

"Banyak negara anggota PBB secara luas mengantisipasi penguatan kerja sama internasional dalam pengembangan kapasitas AI, pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI secara merata, dan berbagi pengetahuan dan pencapaian di bidang AI," imbuhnya.

Fu mengatakan bahwa resolusi ini berfokus pada pengembangan kapasitas AI, mengusulkan serangkaian langkah yang signifikan dan praktis untuk memperkuat kerja sama internasional terkait.

"Tujuannya adalah untuk membantu semua negara, terutama negara berkembang, memperoleh manfaat yang merata dari pengembangan AI, menjembatani kesenjangan digital, menyempurnakan tata kelola AI global, serta mempercepat implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030," kata perwakilan tetap China untuk PBB itu.

"Pengadopsian resolusi dengan suara bulat mengindikasikan kesepakatan yang luas di antara negara-negara anggota untuk meningkatkan tata kelola AI global melalui dialog dan kerja sama, sepenuhnya menunjukkan sikap bertanggung jawab dan kepemimpinan China dalam pengembangan dan tata kelola AI," tutur Fu.

Fu menambahkan bahwa China berniat menjadikan pengadopsian resolusi ini sebagai peluang "untuk secara aktif mendorong penerapan berikutnya dengan keanggotaan yang luas", mematuhi prioritas pembangunan, memusatkan perhatian pada manusia, memastikan kesetaraan dan manfaat bersama, serta menjunjung tinggi inovasi.

"China menargetkan untuk membantu negara-negara berkembang guna memperkuat pengembangan kapasitas AI dengan tindakan praktis, mendorong pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh AI, meningkatkan kesejahteraan bersama umat manusia, serta berkontribusi terhadap pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia," kata Fu.

Seorang juru bicara misi tetap China untuk PBB menyatakan bahwa negara-negara anggota PBB, terutama negara berkembang, menyambut baik pengadopsian resolusi dengan suara bulat itu dan sangat mengapresiasi peran kepemimpinan China dalam mendorong kerja sama dan tata kelola AI global, serta mempercepat penerapan Agenda 2030.

Negara-negara itu menyepakati dengan suara bulat bahwa fokus resolusi itu pada pengembangan kapasitas AI dan serangkaian langkah praktisnya merupakan pencapaian signifikan dalam menjembatani kesenjangan digital global dan mendorong manfaat bersama dari pengembangan AI di antara negara-negara, tuturnya.

Juru bicara tersebut juga menyebutkan bahwa pada Oktober 2023, pemimpin China mengumumkan Inisiatif Tata Kelola AI Global, yang mencakup arah bagi pengembangan dan tata kelola AI global.

Sebagai resolusi pertama PBB terkait kerja sama internasional dalam pengembangan kapasitas AI, resolusi itu sepenuhnya mencerminkan esensi inti dari Inisiatif Tata Kelola AI Global dan Inisiatif Pembangunan Global. Resolusi itu memenuhi "harapan besar" dari keanggotaan yang luas, terutama negara-negara berkembang, serta "menunjukkan kuatnya dukungan bagi multilateralisme dan PBB," urai juru bicara tersebut.

"Ini merupakan langkah besar lainnya dalam mempraktikkan konsep komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia pada platform PBB," imbuh juru bicara tersebut.